Dia menyebut Banggar baru akan membahas usulan tersebut setelah Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelesaikan pembahasannya.

"Kalau belum kelar dibahas mereka, lalu dilempar ke Banggar. Dari mana dasar keputusannya?," ujar Said. 

Dalam kesempatan terpisah, potensi penghematan anggaran MBG juga belum dimasukkan ke dalam proyeksi outlook APBN 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hingga kini pemerintah belum menerima angka final efisiensi anggaran dari BGN sehingga belum dapat memasukkannya ke dalam proyeksi fiskal Semester II-2026. 

"Kata BGN akan mengurangi [anggaran], tetapi saya belum dapat angkanya. Itu belum dimasukkan ke outlook APBN semester I-2026," katanya. 

Dalam outlook APBN 2026, pemerintah memperkirakan realisasi belanja negara mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6% dari target. Sementara itu, penerimaan negara diproyeksikan sebesar Rp3.208,1 triliun sehingga defisit APBN diperkirakan melebar dari Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB.

Berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi anggaran untuk program MBG terus menunjukkan peningkatan. Hingga akhir Mei 2026, total dana yang terserap mencapai Rp88,15 triliun, naik 17,53% dibandingkan posisi bulan April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.

Kemenkeu memerinci dari total 63,13 juta penerima manfaat tersebut, sebanyak 48,9 juta adalah kelompok siswa, sementara 14,3 juta sisanya adalah kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

(mfd/ell)