Bloomberg Technoz, Jakarta - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengusulkan untuk menyalurkan sebagian dana program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui mekanisme transfer spesifik seperti dana alokasi umum atau dana bagi hasil (DBH). 

Bukan tanpa alasan, CORE menilai pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada 2026 yang turun ke Rp693 triliun memiliki efek langsung dan tidak langsung terhadap kinerja layanan di daerah. 

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet Situasi dalam riset terbaru CORE Indonesia yang berjudul ‘Megap-Megap Keuangan Daerah’ menilai kondisi tersebut semakin memburuk ketika mayoritas daerah memiliki ruang yang sempit untuk merealisasikan pendapatan dari pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari produktivitas ekonomi di daerah.

Ditambah, banyak daerah yang tidak memiliki arus kas untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tercatat 39 pemerintah daerah dilaporkan tidak mampu membayar gaji PPPK sampai akhir tahun. kini tidak mampu membayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Merespons hal itu, CORE memandang pemerintah dapat mengalirkan dana program nasional melalui transfer spesifik (DAU/DBH yang ditetapkan berdasarkan performance- based grant), sehingga kapasitas fiskal daerah bertambah tanpa memaksa daerah memangkas belanja lain atau menaikkan pajak yang berisiko secara sosial.