Kendati demikian, pernyataan ini muncul di tengah maraknya rentetan serangan yang menyasar kapal-kapal dagang yang melintasi koridor Selat Hormuz yang dekat dengan garis pantai Oman. Insiden-insiden tersebut telah mengurangi kepercayaan para pemilik kapal dan awak kapal terhadap keamanan pelayaran di kawasan.
Setidaknya empat kapal komersial telah menjadi sasaran serangan sejak Iran dan Amerika Serikat menyepakati perjanjian damai sementara.
Dewan IMO dijadwalkan menggelar pertemuan pekan ini di kantor pusat organisasi tersebut di London, dengan agenda utama membahas "perlindungan terhadap jalur pelayaran vital."
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah beberapa kali menyatakan, termasuk setelah perjanjian damai sementara ditandatangani, bahwa setiap kapal yang hendak melintasi Selat Hormuz harus memperoleh izin dari mereka.
Iran juga telah membentuk lembaga bernama Persian Gulf State Authority untuk mengawasi lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut.
Dalam dokumen yang sama, Iran turut menolak rancangan deklarasi Dewan IMO yang diajukan sejumlah negara, termasuk Prancis, Jerman, dan Uni Emirat Arab. Deklarasi tersebut berfokus pada dampak dari "aktivitas ilegal" Iran, termasuk yang terjadi di dalam maupun sekitar Selat Hormuz.
Iran juga menegaskan bahwa negara tersebut bukan merupakan pihak dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), yang menjadi dasar utama aturan internasional mengenai pelayaran melalui selat-selat internasional.
(bbn)
