Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) baru menetapkan capaian (output) Makan Bergizi Nasional (BGN) berdasarkan jumlah penerima manfaat. 

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan hal tersebut tak sesuai dengan tujuan awal program MBG yang dirancang untuk mengatasi malnutrisi dan terhambatnya pertumbuhan (stunting) pada anak-anak Indonesia. 

“Jadi rasa-rasanya tidak pas ketika output-nya diukur dari seberapa banyak jumlah penerima makan bergizi gratis padahal tujuannya adalah [mengatasi] malnutrisi, stunting, [untuk] ibu-ibu hamil, balita kurang gizi, ibu-ibu menyusui itu dapat asupan gizi yang cukup yang seimbang,” ujar Aminudin kepada awak media, dikutip Kamis (21/05/2025).

Aminudin juga menduga distribusi MBG tidak tepat sasaran pada daerah tertentu. Meski tidak terjadi secara umum, dia mendapatkan informasi bahwa MBG tidak dibagikan kepada keluarga yang tidak mampu di daerah tertentu. Dengan demikian, dia mempertanyakan proses pendataan penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

Padahal, menurutnya, BGN bisa mendapatkan data me dinas kesehatan di setiap provinsi untuk memetakan masyarakat yang layak menjadi penerima MBG, termasuk anak-anak yang mengalami malnutrisi hingga stunting.