Kenaikan harga minyak mentah masih menimbulkan kekhawatiran terhadap inflasi dari kenaikan harga minyak yang dapat membuat imbal hasil obligasi global ikut terkerek naik. Kondisi ini masih berpotensi menyebabkan adanya arus modal keluar dari kawasan Asia, termasuk Indonesia.
Sebagai catatan, selisih imbal hasil (yield) surat utang Indonesia berdenominasi dolar AS (INDON) versus US Treasury tenor 5 tahun terpaut 62 basis poin (bps). Yield INDON 4,86% dan yield UST 4,24%. Sementara, yield tenor 3 tahun terpaut 31 bps dengan INDON 4,44% dan UST 4,13%.
Praktis, surat utang AS dianggap lebih menarik lantaran menawarkan tingkat stabilitas yang lebih baik daripada pasar negara berkembang seperti Indonesia.
Perubahan Kebijakan Ekonomi
Kedua, adanya perubahan kebijakan ekonomi berskala besar dengan sentralisasi pengelolaan ekonomi yang terpusat di pemerintahan. Dalam pidato di hadapan parlemen kemarin, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan akan mengambil alih kendali ekspor komoditas nasional dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor.
"Rencana ini berisiko memperkuat kekhawatiran mengenai ketidakpastian kebijakan dan nasionalisme sumber daya di sektor komoditas," kata Peter Mumford, Kepala Kajian Risiko Asia Tenggara Eurasia Grup, seperti dikutip Bloomberg News.
Melalui entitas Danantara Sumberdaya Indonesia, pemerintah akan mengelola ekspor sumber daya alam lain yang dianggap strategis oleh pemerintah. Meski begitu, sulit untuk menyimpulkan apakah badan ini akan bekerja efektif untuk menjaga devisa hasil ekspor.
Prabowo memperkirakan total kerugian Indonesia mencapai US$150 miliar setiap tahun akibat "kebocoran" dari praktik under-invoicing, saat nilai ekspor tidak dilaporkan seutuhnya sehingga keuntungan dialihkan ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah. Pembentukan badan ini diklaim untuk mencegah praktik tersebut.
Perubahan ini menambah daftar panjang kekhawatiran investor terkait tata kelola pemerintah dan ekonomi serta ketidakpastian kebijakan. Keputusan ini langsung disambut dingin oleh pelaku pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok 2,4% saat Prabowo menyampaikan pidatonya.
Fiskal Masih Rapuh
Ketiga, masih dalam pidato yang sama, presiden juga menyoroti rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia yang paling rendah di antara negara-negara lain. Rasio pendapatan negara terhadap PDB di Meksiko adalah 25% dan India 20%.
Sedangkan di level Asia Tenggara, Filipina 21% dan Kamboja saja 15%. Adapun Indonesia hanya tercatat sebesar 11-12% dari PDB.
Sorotan ini akan ditangkap oleh pelaku pasar sebagai sinyal kondisi fiskal domestik yang masih rapuh di tengah tekanan global yang semakin besar. Rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB dapat menunjukkan kepada investor bahwa ruang fiskal Indonesia relatif terbatas untuk menghadapi gejolak eksternal.
Apalagi, ketika pemerintah membutuhkan belanja yang lebih besar untuk menjaga daya beli, subsidi energi, hingga melakukan upaya stabilitas ekonomi.
Profil Risiko Meningkat
Keempat, kondisi domestik dengan ketidakpastian kebijakan ini semakin meningkatkan profil risiko Indonesia. Risiko kerusuhan sipil dan terorisme cenderung tinggi, menempatkan Indonesia di jajaran atas negara berkembang dengan profil risiko terbesar.
Risiko kerusuhan sipil Indonesia berada di peringkat ke-34 dari 148 negara secara global, memburuk dari posisi ke-39 pada tahun sebelumnya. Di kelompok negara berkembang, Indonesia berada di posisi ke-16 dari 67 negara, dengan tingkat risiko lebih tinggi dibanding Thailand dan Vietnam.
Sementara, risiko terorisme yang merujuk pada aksi kekerasan terhadap warga sipil, properti, atau infrastruktur oleh aktor non-negara untuk mencapai tujuan politik atau ideologis, juga ikut naik.
Indonesia berada di peringkat ke-17 dari 158 negara secara global, memburuk dari posisi ke-21 tahun sebelumnya. Bahkan, di antara negara berkembang, Indonesia berada di posisi ketiga dari 71 negara.
"Profil risiko politik Indonesia dibentuk oleh institusi yang relatif tangguh, tapi menghadapi tekanan dari meningkatnya pengaruh militer dalam urusan sipil, tekanan ekonomi dan fiskal, serta tingginya risiko keamanan," sebut Analis Senior Geoekonomi Bloomberg Economics Adam Farrar dalam catatannya.
Hal ini semakin meningkatkan profil risiko politik di Indonesia. Terlebih, pada Agustus-September tahun lalu, terjadi gelombang protes yang dipicu oleh keluhan ekonomi dan ketimpangan dan membuat adanya perombakan kabinet, termasuk pergantian Menteri Keuangan.
Dalam laporan Bloomberg Economics, risiko ketidakstabilan rezim di Indonesia tercatat pada level moderat, dengan menempati peringkat ke-22 dari 155 negara secara global. Peringkat ini memburuk dari sebelumnya di posisi ke-24 tahun lalu.
"Di antara negara berkembang, Indonesia berada di posisi ketiga dari 70 negara, mencerminkan risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam maupuh Thailand," kata Farrar.
Ia menambahkan, pendorong utama memburuknya peringkat risiko Indonesia lantaran meningkatnya pengaruh militer, erosi norma demokrasi, dan volatilitas harga energi.
Selain itu, kemampuan pemerintah dalam mengelola tekanan ekonomi dan ketidakpuasan publik tetap jadi faktor krusial bagi stabilitas, terutama ketika tekanan fiskal meningkat akibat program-program unggulan pemerintah dan kabinet yang berisi loyalis politik.
BI Rate Belum Bertaji?
Meski otoritas moneter telah memperketat kebijakannya secara agresif, sentimen masih berkelindan dan memukul pasar keuangan Indonesia. Sebelumnya, serangkaian peristiwa memicu kekhawatiran bahwa disiplin fiskal Indonesia mulai ditinggalkan, termasuk pergantian Menteri Keuangan.
Di sisi lain adanya sinyal yang dinilai campur aduk terkait komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap batas defisit anggaran 3% dari PDB. Meski begitu, batas ini bisa dipatuhi, bahkan pemerintah menargetkan defisit menjadi 1,8% hingga 2,4%.
Beban sentimen ini membuat rupiah mencetak rekor terlemah secara beruntun, begitu juga imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) mencapai level tertinggi dalam setahun dengan imbal hasil tenor 1 tahun terkerek menjadi 6,8%, serta IHSG semakin turun ke level terendahnya dalam lebih dari satu tahun ke 6.156.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah akan melakukan buyback obligasi hingga US$113 juta per hari atau setara dengan Rp2 triliun, untuk menarik minat investor.
(dsp/aji)
