Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku farmasi yang mencapai 94%.
“Angka 94% itu angka yang sangat tinggi. Karena rata-rata secara global, khususnya negara-negara mandiri, ketergantungan terhadap bahan baku impor di bawah 65%,” lanjutnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM, William Adi Teja mengatakan dialog bersama pelaku industri digelar untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan jangka pendek dan panjang dalam menghadapi kondisi saat ini. Menurut dia, penguatan koordinasi lintas sektor diperlukan guna menjaga stabilitas ketahanan obat nasional.
Dalam dialog tersebut, sejumlah industri farmasi dan pedagang besar farmasi (PBF) menyampaikan tantangan yang kini dihadapi, mulai dari keterbatasan bahan baku, kenaikan harga bahan baku, hingga dampaknya terhadap harga obat di pasar. Industri juga menyoroti pentingnya kemudahan akses memperoleh bahan baku agar produksi tetap berjalan.
“Melihat kondisi saat ini bahan baku sulit diperoleh, maka kami di industri farmasi harus lebih agile. Salah satunya dengan mencari alternatif bahan baku,” ujar salah satu perwakilan industri farmasi. Pelaku industri juga meminta BPOM memberikan kemudahan dari sisi perizinan, termasuk percepatan izin produk variasi dan pelonggaran pembatasan untuk obat-obat esensial.
Menanggapi masukan tersebut, Taruna mengatakan seluruh saran dan insight dari industri akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan BPOM ke depan. Kebijakan yang disiapkan nantinya dapat berupa relaksasi aturan, pengecualian, hingga aturan baru untuk mendukung pertumbuhan industri farmasi sekaligus menjaga ketersediaan obat bagi masyarakat.
“Tentu saja, dengan tetap mengutamakan keamanan dan mutu produk,” tegasnya.
(dec)
