Lebih lanjut, jika volume konsumsi Pertalite dihitung berdasakan realisasi serapan Januari hingga Maret 2026 sebesar 6,88 juta kl, rata-rata konsumsi bulanan BBM bersubsidi tersebut mencapai 2,29 juta kl.
Dengan begitu, jika dihitung dengan asumsi konsumsi bulanan 2,29 juta kl, kebutuhan dana kompensasi untuk Pertalite dapat mencapai Rp13,9 triliun/bulan.
“Jadi, estimasi realistis untuk Pertalite berada di kisaran Rp14 triliun sampai Rp15 triliun per bulan,” ujar Josua.
Perlu Ditahan
Dihubungi secara terpisah, ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpendapat pemerintah masih perlu menahan harga Pertalite di level Rp10.000/liter untuk menjaga daya beli masyarakat.
Akan tetapi, kebijakan tersebut diharapkan memiliki batas waktu, sasaran yang jelas, dan strategi pengurangan konsumsi yang konkret.
“Tanpa pengendalian volume, kompensasi Pertalite akan menggerus ruang fiskal dan mengurangi kemampuan negara untuk membiayai pangan, transportasi publik, kesehatan, pendidikan, serta transisi energi,” kata Syafruddin ketika dihubungi, Senin (18/5/2026).
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) sempat mengonfirmasi harga asli Pertalite tanpa adanya subsidi memang sudah menembus sekitar Rp16.088/liter.
Informasi ihwal besaran subsidi yang diberikan pemerintah juga tertuang dalam faktur pembelian bensin di perusahaan pelat merah tersebut.
Sekretaris Perusahaan PPN Roberth MV Dumatubun menjelaskan Pertalite ditetapkan oleh pemerintah sebagai bensin JBKP. Sementara itu, Pertamax merupakan Jenis BBM Umum (JBU) yang tidak diberikan subsidi karena harganya mengikuti harga pasar.
Kendati demikian, Roberth menyatakan PPN setelah berkoordinasi dengan pemerintah dan memutuskan untuk menahan harga Pertamax sejak 1 April 2026.
“Kenapa? Karena Pertamax ada untuk digunakan juga bagi masyarakat [kelas] menengah yang mampu. Sementara itu, Turbo dan lain-lain adalah untuk yang menengah ke atas,” kata Robeth melalui pesan singkat, Jumat (8/5/2026).
Dalam perkembangannya, Roberth juga mengungkapkan harga keekonomian Pertamax sudah menembus sekitar Rp17.000-an/liter.
Namun, atas hasil diskusi dengan pemerintah, perseroan memutuskan menahan harga Pertamax di level Rp12.300/liter sejak bulan lalu.
Dia mengungkapkan perseroan bakal menanggung selisih harga jual dan keekonomian Pertamax terlebih dahulu.
Setelah itu, pemerintah bakal membayarkan kompensasi energi dengan besaran yang bakal didiskusikan dan dibayarkan sesuai aturan yang berlaku.
“Ya, kurang lebih begitu kalau range hargannya [Pertamax di sekitar Rp17.000-an/liter],” kata Roberth ketika dihubungi, Selasa (12/5/2026).
“Untuk selisih, karena harga ditahan setiap bulan, diberikan kompensasi dari pemerintah untuk selisihnya setelah pembahasan,” tegas dia.
Sekadar informasi, Pertamina terpantau menaikkan harga sebagian besar BBM nonsubsidi miliknya pada Senin (4/5/2026).
Dalam hal ini, harga Pertamax Turbo (RON 98) naik menjadi Rp19.900/liter. Angka ini naik Rp500 dibandingkan dengan harga yang sebelumnya diumumkan pada 1 Mei yaitu Rp19.400/liter.
Harga Dexlite dipatok Rp26.000/liter, naik Rp2.400 dibandingkan dengan harga sebelumnya Rp23.600/liter di Jabodetabek.
Sementara itu, Pertamina Dex dipatok Rp27.900/liter, naik Rp4.000 dibandingkan dengan harga sebelumnya Rp23.900/liter di Jabodetabek.
Di lain sisi, harga Pertamax (RON 92) tetap Rp12.300/liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) juga tetap Rp12.900/liter.
Untuk diketahui, per kuartal I-2026, Kementerian Keuangan melaporkan belanja subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp118,7 triliun, melonjak 266,5% secara year on year (yoy), seiring dengan perubahan skema pencairan kompensasi ke Pertamina dan PLN dengan skema bulanan.
Perinciannya, belanja subsidi energi kuartal pertama tahun ini mencapai senilai Rp52,2 triliun, sedangkan kompensasi Rp66,5 triliun.
Adapun, anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia pada 2026 dipagu senilai Rp381,3 triliun untuk BBM, gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg, dan listrik.
(azr/wdh)
