Tanpa hal itu, kesepakatan dagang ini berpotensi menjadi asimetris lantaran Indonesia membuka pasar dan meningkatkan impor, sementara manfaat pertumbuhan dan nilai tambah domestik relatif terbatas.
Bank Indonesia (BI) baru saja melaporkan transaksi berjalan mengalami defisit US$2,5 miliar atau setara dengan 0,7% dari produk domestik bruto (PDB) pada kuartal IV/2025.
Angka tersebut memburuk dari realisasi transaksi berjalan kuartal III/2025 yang masih mencatat surplus US$4 miliar atau setara 1,1% dari PDB.
BI menjelaskan neraca transaksi berjalan itu dipengaruhi oleh defisit perdagangan migas yang lebih tinggi (dari US$4,9 miliar menjadi US$57 miliar) per kuartalan sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi domestik.
Sementara sepanjang 2025, transaksi berjalan mencatat defisit sebesar US$1,5 miliar atau setara 0,1% dari PDB. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan defisit sepanjang 2024 sebesar US$8,6 miliar atau setara 0,6% dari PDB.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan barang Indonesia tercatat mengalami surplus US$2,51 miliar pada Desember 2025. Artinya, ini merupakan surplus 68 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
Kesepakatan Tarif
Pemerintah Indonesia dan AS secara resmi menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal tariff (ART) pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.
Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS di antaranya pembelian 50 pesawat Boeing, Impor BBM, Minyak dan LPG, produk pertanian seperti yakni kedelai, jagung, hingga daging sapi, produk teknologi, pengembangan critical mineral, perdagangan produk furniture, hingga pengembangan semikonduktor.
Meskipun demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sebanyak 90% dokumen dan usulan yang diajukan Indonesia dipenuhi oleh AS.
Airlangga menambahkan, Indonesia dan AS sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kedua negara.
Kesepakatan ini menjadi landasan baru dalam pengelolaan isu perdagangan dan investasi yang selama ini menjadi perhatian bersama.
Dia menuturkan tujuan dan visi utama perjanjian ini mewujudkan kemakmuran ekonomi bersama serta membangun rantai pasok yang kuat. Pemerintah juga menegaskan bahwa perjanjian kerja sama ini berlandaskan kedaulatan masing-masing negara, yang menjadi bagian penting dari kesepakatan.
“Jadi saya garis bawahi, menghormati kedaulatan dari masing-masing negara itu menjadi bagian daripada perjanjian yang ditandatangani,” tegas Airlangga.
Airlangga juga menyebutkan bahwa keputusan ini akan memberikan dampak positif bagi sekitar 4 juta pekerja di sektor tekstil, dan berpotensi menguntungkan 20 juta orang yang terlibat dalam rantai pasokan produk tersebut.
(ell)
