Momen Refleksi Nasional

Tahun 2025 selayaknya menjadi momen refleksi bagi bangsa Indonesia. Di tengah semangat pembangunan, bonus demografi, dan urbanisasi yang kian pesat, kita juga menghadapi gejolak ketidakpuasan politik dan ekonomi.

Memasuki kuartal ketiga tahun ini, sektor perumahan masih menunjukkan kenyataan pahit: backlog perumahan rakyat yang menganga. Berdasarkan data BPS/Susenas 2023, backlog mencapai 9,9 juta unit. Jika rumah tidak layak huni ikut dihitung, angka itu bisa menembus 15 juta unit.

Hampir di setiap pemilu, jargon “rumah untuk rakyat” selalu digaungkan. Subsidi bunga, FLPP, hingga Tapera hadir dengan semangat memberi akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun masalahnya bukan sekadar ada atau tidaknya program, melainkan skala dan keberlanjutan. Kuota pembiayaan bersubsidi hanya menjangkau sebagian kecil MBR, sementara harga tanah dan bahan bangunan melaju jauh meninggalkan kenaikan pendapatan masyarakat. “Rumah murah” semakin sulit diwujudkan, bahkan dengan subsidi sekalipun.

APBN Tidak Pernah Cukup

Program subsidi, FLPP, dan Tapera memang membantu, tetapi belum signifikan mengejar laju kenaikan harga tanah dan bahan bangunan. Pada 2024, realisasi FLPP mencapai 200.300 unit ekuivalen dengan nilai Rp24,6 triliun. Target 2025 dinaikkan menjadi 350 ribu unit dengan anggaran Rp45,1 triliun. Namun capaian ini tetap kecil dibanding backlog jutaan unit.

Mari kita jujur: APBN tidak akan pernah cukup menutup kebutuhan perumahan rakyat. Gap ratusan triliun rupiah per tahun mustahil ditutup hanya dengan dana domestik.

Karena itu, pemerintah perlu berani menjembatani pembiayaan dari luar negeri, baik berupa investasi langsung, green financing, maupun instrumen pasar modal.

Potensi Dana Domestik

Di dalam negeri, potensi dana pensiun, asuransi, lembaga pembiayaan, hingga perbankan syariah sesungguhnya besar. Namun semua masih bergerak parsial tanpa orkestrasi solid.

Tapera diharapkan menjadi jembatan, tetapi implementasinya kerap tersendat oleh resistensi, kekakuan regulasi, dan lemahnya komunikasi publik. Padahal, jika dikelola transparan dan profesional, Tapera bisa menjadi fondasi domestik yang memperkuat kepercayaan investor asing.

Mengapa Dunia Harus Peduli?

Mengapa investor global harus peduli pada pembiayaan rumah rakyat Indonesia? Jawabannya sederhana: skala pasar. Dengan 270 juta penduduk dan urbanisasi yang terus berjalan, Indonesia adalah laboratorium hidup bagi model pembiayaan perumahan masa depan.

Lebih dari itu, krisis perumahan berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi. Ketika masyarakat urban tidak punya akses ke hunian layak, yang lahir adalah ketimpangan, frustrasi sosial, dan potensi konflik.

Sayangnya, publik kerap memandang pembiayaan perumahan sebagai proyek amal. Akibatnya, ia lebih sering diposisikan sebagai beban fiskal ketimbang peluang ekonomi. Padahal di banyak negara, sektor ini justru menjadi motor pertumbuhan—dari social housing di Eropa, public housing di Singapura, hingga skema Bauspar di Jerman.

Tapera Global Partnership: Jembatan Baru

Di sinilah Tapera Global Partnership (TGP) menjadi penting. Sebagai “sekoci” BP Tapera, TGP menjembatani kolaborasi publik dan privat, domestik maupun internasional.

TGP berfungsi sebagai platform strategis untuk:

1. Membangun kanal pendanaan global dari lembaga multilateral hingga investor institusi.
2. Mendorong skema inovatif seperti green bonds, blended finance, hingga sekuritisasi KPR bersubsidi.
3. Menjadi katalis PPP (Public–Private Partnership) dengan mempertemukan pengembang, perbankan, dan investor global.
4. Menjadi penjamin kredibilitas bahwa perumahan rakyat adalah agenda prioritas nasional.

Jika dikelola dengan tata kelola profesional kelas dunia, TGP bisa menjadi “etalase” Indonesia seperti HDB di Singapura atau Pag-IBIG di Filipina.

Jalan Tengah: Orkestrasi Kebijakan

Menjelang akhir 2025, ada tiga langkah strategis:

1. Penguatan Tapera sebagai instrumen nasional dengan transparansi dan profesionalisme, agar bisa menjadi anchor masuknya dana luar negeri.
2. Lahirnya regulasi inovatif yang membuka ruang skema baru: rent-to-own, shared equity mortgage, hingga digitalisasi informasi pembiayaan.
3. Sinergi lintas kementerian dan sektor, karena perumahan bukan hanya soal fisik, tetapi juga fiskal, moneter, dan tata ruang.

Rumah dan Stabilitas Sosial Ekonomi

Pada akhirnya, investasi pada rumah rakyat adalah investasi atas stabilitas sosial dan ekonomi. Rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang keluarga bertumbuh, anak-anak belajar, dan masyarakat membangun masa depan.

Indonesia dengan hampir 290 juta penduduk adalah pasar strategis global. Jika backlog dapat ditekan dengan pembiayaan kredibel—misalnya melalui TGP—maka rumah rakyat bukan lagi sekadar slogan politik, melainkan kenyataan.

Penutup: Quo Vadis Rumah Untuk Rakyat?

Pertanyaan quo vadis—ke mana arah kebijakan perumahan rakyat di 2025—bukan retoris. Jawabannya akan menentukan wajah Indonesia satu hingga dua dekade mendatang.

Jika kita berani membuka jalan bagi pembiayaan luar negeri dan mengonsolidasikan potensi dalam negeri, maka rumah untuk rakyat bisa diwujudkan. Selayaknya kita sepakat: memiliki hunian layak adalah hak dasar, bukan barang mewah.

Negara yang gagal memperluas akses rumah rakyat sejatinya sedang menunda kesejahteraan bangsanya sendiri.

DISCLAIMER

Opini yang disampaikan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap, kebijakan, atau pandangan resmi dari Bloomberg Technoz. Kami tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, atau validitas informasi yang disajikan dalam opini ini.

Setiap pembaca diharapkan untuk melakukan verifikasi dan mempertimbangkan berbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan atau tindakan berdasarkan opini yang disampaikan. Jika terdapat keberatan atau klarifikasi terkait isi opini ini, silakan hubungi redaksi melalui contact@bloombergtechnoz.com

(ata)