“Tentunya lewat Komite yang tadi sudah dibentuk Presiden dan juga kepada Menteri-Menteri terkait kami akan menghadap, minta arahan untuk bagaimana bisa melakukan akselerasi percepatan pembangunan Provinsi Papua,” ucap dia.
Mathius turut menyoroti pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat, menurut dia hal tersebut memang memengaruhi besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua.
Akan tetapi, dirinya menegaskan akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait dan DPRD Provinsi Papua untuk mencari solusi berkurangnya dana TKD.
“Tentunya kalau kami tidak mampu kan di atasnya itu berarti kementerian lembaga, kami akan menghadap Presiden untuk bagaimana Provinsi itu bisa cepat jalan,” tegas dia.
Presiden akhirnya melantik pejabat definitif Mathius D Fakhiri sebagai Gubernur Papua dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen sebagai Wakil Gubernur Papua 2025-2030. Mereka akhirnya mengampu jabatan tersebut usai polemik panjang hasil pemungutan suara di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga dilakukan pencoblosan ulang.
Di sisi lain, Prabowo juga membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang diketuai oleh Velix Vernando Wanggai.
Komite tersebut berisikan sembilan anggota yang terdiri atas; John Wempi Wetipo, Ignatius Yoko Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gepze, dan Johnson Estrella Sihasale.
(azr/frg)
