Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan adanya keputusan tegas dari para ketua umum partai politik terkait kader mereka yang membuat kegaduhan di publik. "Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI," kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut berlaku efektif mulai 1 September 2025. Hal ini dinilai sebagai upaya menjaga wibawa lembaga legislatif sekaligus menunjukkan bahwa partai politik tidak segan mengambil tindakan keras terhadap anggotanya yang dianggap melenceng dari kepentingan rakyat.
Prabowo menambahkan bahwa langkah itu merupakan wujud nyata keseriusan para pimpinan partai dalam menjaga integritas politik. "Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para ketua umum partai politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat," tegasnya.
Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat
Prabowo juga menyinggung soal kebebasan berpendapat yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurutnya, pemerintah tetap menghormati kebebasan tersebut karena merupakan bagian dari amanat konstitusi.
"Pada kesempatan itu, Prabowo menegaskan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sebagai diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 9/1998, dan United Nations International Covenant on Civil and Political Rights. Namun, lanjut dia, aspirasi harus disampaikan secara damai," jelasnya.
Dengan penegasan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka lebar. Namun, aspirasi harus disalurkan dalam cara-cara yang sesuai hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
Dalam keterangannya, Prabowo mengingatkan bahwa demonstrasi yang berujung anarkis tidak bisa dibenarkan. Pemerintah, menurutnya, berkewajiban melindungi rakyat dari ancaman tindakan melawan hukum.
"Jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya," katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tetap menjunjung tinggi hukum dalam setiap aksi penyampaian aspirasi. Rakyat tetap dijamin haknya untuk bersuara, tetapi keamanan dan ketertiban umum harus tetap dijaga.
Keputusan untuk mencabut tunjangan anggota DPR dan menghentikan kunjungan luar negeri sementara waktu diharapkan mampu meredam keresahan masyarakat. Publik selama ini menyoroti gaya hidup para pejabat yang dinilai berlebihan di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Kebijakan baru ini menjadi ujian awal bagi DPR untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar mendengar dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Masyarakat menunggu implementasi nyata dari keputusan tersebut, sekaligus menilai konsistensi DPR dalam menjaga kepentingan publik.
Dengan langkah-langkah yang diambil, pemerintah bersama DPR berupaya memulihkan kepercayaan publik dan menegaskan kembali bahwa wakil rakyat harus berdiri di sisi rakyat, bukan sekadar menikmati fasilitas negara.
(red)
