Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tengah memulai persiapan sistem guna memaksimalkan rencana penerapan pembatasan penyaluran subsidi liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) pada 2026 mendatang.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan persiapan tersebut dilakukan guna memperlancar proses penyaluran berbasis digital dan terintegrasi serta berdasarkan kebutuhan masing-masing masyarakat.

"Praktik di lapangan, itu kan pangkalan, sub-pangkalan untuk bagi yang beli LPG itu kan [masih] menyerahkan fotokopi KTP. Jadi untuk bagaimana efektifnya itu kita juga akan membangunkan sistem," ujarnya saat ditemui di sela acara Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Selama ini, kata Yuliot, praktik di lapangan oleh pangkalan maupun sub-pangkalan LPG itu masih dilakukan secara konvensional atau menyerahkan salinan keras (hardcopy) yang masih belum cukup efektif.

Nantinya, lanjut Yuliot, sistem tersebut dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti untuk rumah tangga hingga usaha mikro, yang selama ini masih belum terdeteksi.