Saat ini, lanjutnya, pemerintah telah melakukan proses pendataan, namun belum sampai kepada tingkat tersebut. Solusi ini juga menjadi mudah lantaran masyarakat ke depan tidak lagi berulang menyerahkan KTP.

"Pendataan sudah beberapa tahun. Pada saat itu [nanti setelah sistem diterapkan], KTP-nya sudah sesuai dan tidak berulang-ulang. Jadi itu harus sesuai dengan domisili masyarakat yang bersinggungan."

Sebelumnya, pemerintah menyusun subsidi LPG 3 Kg dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 senilai Rp80,3 triliun, naik dari outlook tahun ini senilai Rp68,7 triliun.

Adapun pemerintah mematok anggaran subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka itu, naik 14,52% dibandingkan dengan outlook belanja subsidi pada APBN 2025 sebesar Rp183,9 triliun.

Perincian subsidi energi itu berasal dari komponen belanja Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan minyak tanah (kerosene) serta LPG 3 Kg sebesar Rp105,4 triliun, dan listrik sebesar Rp104,6 triliun.

Anggaran subsidi JBT dan LPG 3 Kg itu naik 11,2% dari outlook Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp94,79 triliun.

(ain)