Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tengah menawarkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk ikut dibiayai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
EVP Aneka Energi Terbarukan PLN Zainal Arifin memastikan proyek strategis pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) itu bakal menjadi prioritas untuk diajukan ke Danantara.
Zainal beralasan terdapat upaya ekspansi untuk meningkatkan kapasitas setrum dari proyek pengolahan sampah tersebut, sembari mengurangi tumpukan sampah di sejumlah daerah.
“Yang pasti itu waste to energy ya [disampaikan ke Danantara], PLTSa sampah yang sekarang kan ada di 12 kota itu mau diperluas,” kata Zainal ditemui di sela acara EESA Summit Indonesia, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Zainal berharap Danantara bisa ikut terlibat pada pembiayaan sejumlah proyek PLTSa yang bakal dilelang perusahaan setrum negara tersebut. Hanya saja, dia belum dapat memastikan keikutsertaan Danantara pada proyek ini.
“Skemanya nanti Danantara akan dilibatin untuk menyeleksi shortlist-nya yang akan terlibat,” tuturnya.
Seperti diketahui, PLN telah menandatangani 4 perjanjian jual beli listrik (PJBL) proyek ini di antaranya PLTSa Pelambang, PLTSa Sunter, PLTSa Surabaya dan PLTSa Surakarta.
PLN membeberkan terdapat rencana pengembangan PLTSa pada 24 kota lainnya di dalam RUPTL teranyar.
Di sisi lain, Zainal memastikan, proyek pembangkit skala besar seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan, Jawa Barat tidak masuk ke dalam proposal yang ditawarkan ke Danantara.
Dia beralasan proyek itu sudah kembali berjalan setelah sempat terkendala masalah penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebelumnya.
“Jadi sudah jalan sih sebetulnya proses yang di Cisokan, targetnya 2028 baru selesai,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah tengah merancang peraturan presiden (perpres) baru, yang akan mengatur pengelolaan sampah menjadi sumber energi dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.
“Jadi itu kita lagi rumuskan, dan juga ini kita akan segera sampaikan ke Presiden untuk mendapatkan izin prakarsa. Jadi dalam pengaturan ini kan ada 538 kabupaten dan kota. Kan seluruhnya hampir bermasalah karena sampah itu dikirim ke TPA [tempat pembuangan akhir],” ujarnya ditemui di kantor Kementerian ESDM, Rabu (12/3/2025).
Yuliot menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi sanitary landfill untuk pengelolaan sampah dan mencegah terjadinya penumpukan di TPA, seperti yang terjadi di Bantar Gebang, Jakarta.
Dia pun meyakini pengelolaan sampah untuk dijadikan sumber energi listrik akan selaras dengan harga pokok penjualan (HPP) PLN di banyak daerah.
“Pembangkit [di beberapa daerah] kan berbahan bakar diesel, itu kan HPP-nya relatif tinggi, ada yang di atas 30 sen US$ per KWh. Kalau sesuai dengan Perpres No. 35/2018, ini implementasinya juga sama, perkiraan [harga energi listrik dari sampah] sekitar 13 sen US$ per KWh.
Saat ini, kata Yuliot, Kementerian ESDM tengah melakukan pemetaan lokasi untuk proyek daur ulang sampah menjadi sumber energi listrik. Prioritas tahap awal akan difokuskan di sekitar 30 wilayah kota besar dan ditargetkan dapat menghasilkan listrik sekitar 20 MW.
(mfd/naw)
