Bloomberg Technoz, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim bungkam saat ditanya mengenai update praktik culas sejumlah produsen yang diduga telah mengoplos beras. 

“Nanti saja ya tertulis,” kata Isy saat ditemui seusai kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara gerakan pemuda (GP) Ansor dengan PT Indomaret Group, Selasa (22/7/2025). 

Saat ditanya mengenai kelanjutan kasus tersebut, Isy enggan menjelaskan lebih lanjut dan langsung masuk ke dalam mobil. 

Padahal, saat saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kepala Kepolisian Indonesia Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut penggilingan padi yang memanipulasi beras medium dengan membungkus dan memberikan stempel beras premium.

Selain itu, Prabowo juga mengatakan terdapat penggilingan padi yang membeli gabah kering giling (GKG) di bawah harga dasarnya Rp6.500/kilogram. Akibat dua tindakan tersebut, Prabowo menyebutkan bahwa kerugian ekonomi Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun.

"Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," ujar Prabowo peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kemarin.

Bila Indonesia bisa memberantas ini, kata Prabowo, maka anggarannya bisa dialihkan untuk program lain, seperti perbaikan sekolah di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran, tahun ini pemerintah hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah dengan anggaran Rp19 triliun. Bila Indonesia memiliki anggaran Rp100 triliun, maka tiap tahun bisa memperbaiki 100.000 sekolah.

"Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada Indonesia, saya yakin kau setia ke kedaulatan, usut dan tindak," ujarnya.

Beberapa hari terakhir isu beras oplosan menyeruak setelah Kementerian Pertanian menemukan 212 merek beras medium dan premium tidak sesuai standar mutu dan takaran. Beras-beras itu dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pernah mengatakan, temuan itu berdasarkan hasil uji 268 merek beras medium dan premium di 13 laboratorium independen di seluruh Indonesia pada 6-23 Juni. Sampelnya diperoleh dari 10 provinsi penghasil utama beras di Tanah Air.

Tak hanya beras oplosan, Kementan juga menemukan beras biasa (curah) yang dijual sebagai beras premium. Beras yang biasanya Rp 12.000-Rp 13.000 per kilogram dijual hingga Rp 15.000 per kilogram. Polisi lantas turun tangan menyelidiki kasus ini.

Kabar mengenai beras oplosan yang beredar di publik tak serta-merta membuat merek-merek beras yang digadang-gadang sebagai oplosan ditarik dari peredaran.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) bilang saat ini pihaknya tengah menunggu instruksi pemerintah untuk menarik beras oplosan dari gerai ritelnya.

“Pokoknya [menunggu instruksi] pihak yang berwenang lah,” kata Solihin, Ketua Umum Aprindo kepada wartawan, Kamis (17/7/2025).

Solihin juga bilang untuk melindungi konsumen saat ini peritel akan meminta para pemasok, prinsipal maupun supplier untuk membuat surat pernyataan yang berisi kontrak kerja yang jelas dan menyatakan beras yang dijual adalah produk premium.