Kelima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.
Tidak Bisa Diakali
Kendati demikian, Airlangga memastikan pemerintah memiliki mekanisme agar eksportir tidak mengakali pemerintah dengan menggunakan seluruh devisa untuk operasional.
Sebab, pemerintah sudah memiliki patokan biaya masing-masing sektor. Sebagai gambaran, pemerintah mengetahui biaya di sektor batu bara hingga kelapa sawit. Sehingga, biaya yang berada di luar pola bisa langsung dipantau pemerintah.
"Apalagi dengan sistem baik dari segi keuangan maupun dari segi barang. Kemudian mereka yang tidak comply, diberikan sanksi administrasi, ekspornya disetop. Jadi pemerintah terus menjaga itu," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Aturan ini mewajibkan eksportir menyimpan 100% DHE di dalam negeri dalam jangka waktu satu tahun.
Prabowo menyatakan aturan tersebut mulai berlaku 1 Maret 2025 dan wajib dilaksanakan oleh eksportir sektor pertambangan. Ia menyebut, kebijakan tersebut diharapkan dapat menambah setoran DHE hingga US$ 80 miliar pada tahun ini, bahkan bisa mencapai US$100 miliar saat berjalan selama satu tahun.
“Dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional, ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi perkebunan, kehutanan dan perikanan. Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP nomor 36 tahun 2023,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (17/2/2025).
Prabowo menjelaskan, terdapat suatu sanksi yang dikenakan kepada eksportir yang tidak patuh terhadap aturan tersebut. Nantinya, para eksportir bisa dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor, jika tidak patuh terhadap aturan itu.
Dengan langkah ini, Kepala Negara mengatakan, DHE SDA diperkirakan akan meningkat US$80 miliar karena berlaku sejak 1 Maret 2025.
"Dengan langkah ini pada 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak US$80 miliar, karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkapnya 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih US$100 miliar
(ain)
