Bloomberg Technoz, Sabang - Ekonom menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, termasuk Presiden Republik Indonesia, oleh oknum Polri, berpotensi meningkatkan ketidakpastian politik dan menambah premi risiko (risk premium) yang diminta investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Lead Economist Bank Danamon Irman Faiz menilai ketidakpastian politik pada dasarnya memiliki konsekuensi ekonomi karena investor akan meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi ketika situasi politik sulit diprediksi. 

"Jadi yang namanya ketidakpastian di politik itu pasti ada biayanya, yaitu risk premium. Nah kalau misalnya uncertainty itu tinggi, risk premium yang diminta juga tinggi," kata Irman dalam FGD BI di Sabang, Aceh, dikutip Jumat (6/11/2026). 

Meski demikian, dia menilai pergerakan pasar keuangan domestik tidak hanya ditentukan oleh satu faktor. Dalam dua hari terakhir, ketika isu dugaan penyadapan mencuat, pasar keuangan justru menunjukkan pergerakan yang relatif membaik.

Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal yang lebih dominan, mulai dari prospek geopolitik, arah kebijakan setelah pemilihan paruh waktu (midterm election) Amerika Serikat (AS), hingga penurunan imbal hasil US Treasury dan potensi penurunan harga minyak.