Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Gerindra mendesak Kepolisian (Polri) mengusut tuntas kasus penyadapan komunikasi presiden, penghapusan data, dan ilegal akses hingga dalang atau aktor intelektual yang menerima keuntungan. Mereka tak yakin penyadapan tersebut hanya keputusan sejumlah perwira tinggi Polri.

Juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, partainya ingin polisi menuntaskan penyidikan dengan mengungkap motif hingga dalang di balik kegiatan penyadapan terhadap presiden. Mereka menuntut pembuktian apakah penyadapan tersebut semata kejahatan informasi atau sebenarnya memiliki motif politik yang bertujuan mengganggu stabilitas nasional.

"Penyidikan harus membongkar seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap. Harus dipastikan apakah ada keterlibatan institusi lain, pihak swasta, atau aktor lain yang memanfaatkan oknum-oknum tersebut untuk mengakses informasi sensitif kepresidenan," kata Sugiat dikutip, Kamis (05/11/2026).

Dia menilai, penyadapan terhadap presiden bukan lagi sekadar kejahatan siber atau pelanggaran etik, melainkan tindakan sabotase dan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Hal ini juga yang membuat penting penelusuran seluruh jaringan yang terlibat hingga aktor-aktor terselubung atau invisible hand.

"Siapa pun yang bermain di belakang layar, apa pun jabatannya dan seberapa besar kekuatannya harus diseret ke muka hukum," kata dia.