Sumber-sumber tersebut meminta agar nama mereka tidak disebutkan karena tidak memiliki wewenang untuk berbicara secara terbuka mengenai masalah ini.
Trump tidak secara eksplisit menyerukan penerapan pajak atas keuntungan tak terduga (windfall tax), dan seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa gagasan mengenai kerja sama antara presiden dengan Partai Demokrat terkait dengan hal tersebut belum pernah dibahas, seraya menyebutnya sebagai “spekulasi yang tidak berdasar.”
Dalam sebuah kampanye baru-baru ini, presiden bahkan memandang keuntungan perusahaan minyak sebagai manfaat ekonomi bagi AS, dengan mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut “meraup ratusan miliar dolar akibat peristiwa yang terjadi di Timur Tengah.”
Meski demikian, Trump juga pernah menunjukkan sikap keras terhadap perusahaan-perusahaan minyak raksasa. Sebagai contoh, pada Juni, ia meminta Departemen Kehakiman untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan tersebut atas dugaan praktik menaikkan harga secara tidak wajar (price gouging).
Pada Agustus, dia juga mengkritik ExxonMobil Holdings Corp. dan Chevron Corp. karena dianggap “memperoleh terlalu banyak keuntungan” setelah kedua perusahaan tersebut melaporkan laba kuartal kedua dengan total sekitar US$26 miliar.
“Saya tidak menyukainya,” ujar Trump saat itu. Ia mendesak perusahaan-perusahaan tersebut untuk “mengembalikan sebagian dari keuntungan itu kepada masyarakat.”
Rapidan Energy Group, sebuah firma riset dan konsultasi yang berbasis di Washington, menyatakan pada hari Rabu bahwa terdapat peluang sebesar 30% bagi Partai Demokrat untuk meloloskan pajak atas keuntungan tak terduga di sektor minyak atau memangkas insentif pajak bagi industri bahan bakar fosil setelah mereka memegang kendali atas Kongres.
Menurut Rapidan, langkah tersebut dapat membantu mendanai paket layanan kesehatan yang didukung oleh kedua partai (Demokrat dan Republik).
Undang-undang yang diperkenalkan pada bulan Maret oleh Senator Sheldon Whitehouse dari Rhode Island dan anggota DPR Ro Khanna dari California ini akan mengenakan pajak triwulanan terhadap perusahaan minyak jika harga minyak mentah Brent melampaui harga rata-ratanya pada 2025, yakni sekitar US$68 per barel.
Pendapatan dari pajak tersebut akan digunakan untuk mendanai pemberian potongan harga (rebate) guna mengompensasi konsumen.
Anggota DPR Jared Huffman, seorang Demokrat dari California yang turut mensponsori rancangan undang-undang versi DPR tersebut, menyatakan bahwa hal ini akan menjadi prioritas ketika partainya memegang kendali Kongres tahun depan.
“Saya tentu akan mendorong hal itu,” ujar Huffman, yang diperkirakan akan memimpin Komite Sumber Daya Alam DPR.
Whitehouse dan Khanna tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.
Analis dari ClearView Energy Partners, Kevin Book, menilai kecil kemungkinan Partai Demokrat akan mencapai kesepakatan mengenai pajak keuntungan dengan Trump.
“Memang, seorang presiden yang sedang berupaya meninggalkan warisan kebijakan (legacy mode) mungkin saja mencapai kesepakatan dengan pihak oposisi,” tulis Book dalam surelnya.
“Namun, mengingat presiden baru-baru ini memuji profitabilitas industri tersebut, pajak atas keuntungan tak terduga [windfall profits tax] tampaknya tidak akan menjadi prioritas utamanya.”
Amerika Serikat pernah menerapkan pajak atas keuntungan tak terduga pada minyak yang diproduksi di dalam negeri pada 1980 di bawah pemerintahan Presiden Jimmy Carter, dan kebijakan tersebut berlaku selama sekitar delapan tahun.
American Petroleum Institute menyatakan bahwa upaya tersebut menghasilkan dana yang lebih sedikit dari proyeksi awal dan justru menyebabkan penurunan produksi minyak dalam negeri.
“Anda tidak bisa mencapai ketahanan energi yang lebih baik hanya dengan mengenakan pajak,” kata juru bicara American Petroleum Institute, Andrea Woods.
“Pajak atas keuntungan tak terduga tidak menurunkan harga bagi konsumen—sebaliknya, pajak ini justru menghambat investasi jangka panjang yang diperlukan untuk memperkuat pasokan, infrastruktur, dan sistem energi yang lebih tangguh.”
Sementara itu, kelompok pemerhati lingkungan mendesak Partai Demokrat untuk terus memperjuangkan gagasan tersebut.
“Kongres harus mengesahkan pajak atas keuntungan tak terduga untuk menghentikan transfer kekayaan secara besar-besaran dan memastikan bahwa keuntungan luar biasa—yang diperoleh dengan mengorbankan keluarga pekerja selama perang di Iran—dikembalikan kepada masyarakat,” ujar Lorne Stockman, direktur riset di Oil Change International.
(bbn)
