Bloomberg Technoz, Jakarta - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menilai kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang membatasi biaya operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) maksimal Rp3.000 per penerima manfaat berpotensi membebani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya dapur berkapasitas kecil.

Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan besaran biaya tersebut masih memungkinkan untuk dikelola oleh dapur berskala besar di kota-kota besar yang memiliki rantai pasok efisien. Namun, kondisinya berbeda bagi dapur kecil yang beroperasi di luar wilayah kota.

"Bagi dapur dengan skala besar (economies of scale) di kota-kota besar dengan rantai pasok yang efisien, angka tersebut mungkin dapat dikelola melalui pengetatan operasional. Sebaliknya, bagi dapur dengan kapasitas menengah-kecil atau yang beroperasi di luar wilayah aglomerasi utama, angka tersebut sangat ketat dan menantang untuk menutupi komponen biaya riil di luar bahan baku utama," ujar Abdul saat dihubungi, Kamis (5/11).

Menurutnya, pembatasan biaya operasional yang mencakup logistik, pengemasan, utilitas, dan tenaga kerja memang bertujuan menjaga efisiensi anggaran negara. Namun, penerapan batas yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

"Jika dilihat dari realitas di lapangan, kebijakan ini masih dinilai sebagian anggota belum sepenuhnya realistis jika diberlakukan secara pukul rata (one-size-fits-all) di seluruh wilayah Indonesia," katanya.