Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan penyaluran fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 kepada 67.414 rekening debitur pada Bank Himbara dengan nilai subsidi bunga sebesar Rp181,17 miliar tidak sesuai ketentuan.

Hal tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)  Semester I Tahun 2026.

Oleh karenanya BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisaris  masing-masing bank agar melakukan pengawasan secara berkala atas pengelolaan pembiayaan KUR.

“[BPK juga merekomendasikan] Direksi pada masing-masing bank agar melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kementerian Keuangan,” sebut BPK dalam laporan tersebut, dikutip Selasa (13/10/2026).

Menurut BPK, koordinasi tersebut dilakukan untuk menyoroti  kelebihan subsidi bunga KUR tahun 2025 dan memperhitungkan dalam pembayaran subsidi periode berikutnya sebesar Rp181,17 miliar.