Bloomberg Technoz, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 1.146 izin usaha pertambangan (IUP) dari total 1.890 izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) aktif belum terpantau merealisasikan pembukaan lahan dan reklamasi.

Selain itu, BPK menemukan terdapat 443 IUP yang terindikasi telah melakukan bukaan lahan, tetapi belum melaporkan perkembangannya melalui data Laporan Pengelolaan Lingkungan Reklamasi dan Rencana Pascatambang (PELITA).

Hal tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 yang diterbitkan BPK.

BPK menilai pemantauan bukaan lahan dan realisasi reklamasi belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

“Dari 1.890 IUP OP aktif komoditas mineral logam dan batu bara dalam MODI, sebanyak 1.146 IUP atau 60,63% belum terpantau realisasi bukaan lahan dan reklamasi, termasuk 443 IUP yang terindikasi telah melakukan bukaan lahan, tetapi belum melaporkan progresnya melalui database PELITA,” tulis BPK dalam IHPS 1-2026.