Level CDS Indonesia di 90,49 lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara dengan peringkat kredit yang sama, bahkan yang prospeknya lebih lemah. Meksiko, misalnya, memiliki peringkat BBB dari S&P Global dengan prospek negatif, tetapi CDS tenor 5 tahunnya 85,12.
Dengan kata lain, meskipun lembaga pemeringkat memperkirakan arah kualitas kredit Meksiko berpotensi memburuk, tetapi investor tetap menilai risiko gagal bayarnya lebih rendah dibandingkan Indonesia.
Perbandingan dengan negara Asia juga menunjukkan gambaran serupa. India, yang sama-sama mendapat peringkat BBB dengan prospek stabil, hanya memiliki CDS 49,58, hampir setengah dari CDS Indonesia. Sementara Filipina, memang memiliki peringkat lebih tinggi yakni BBB+ dengan prospek stabil mencatat CDS di 66,88.
Perbedaan antara peringkat kredit yang disematkan lembaga pemeringkat sepertinya bukan satu-satunya variabel yang menentukan persepsi risiko investor. Rating memang lebih banyak mencerminkan kemampuan membayar setidaknya dalam jangka menengah dan panjang suatu negara dalam memenuhi kewajiban utangnya.
Sebaliknya, CDS menangkap kekhawatiran pasar secara realtime, terhadap berbagai faktor dan sentimen. Dalam konteks Indonesia, faktor yang membayangi pergerakan CDS sepertinya mencerminkan kekhawatiran investor terkait beberapa hal.
Pertama, pelemahan rupiah yang sempat menyentuh rekor terendah pada tahun ini semakin meningkatkan persepsi risiko terhadap aset berdenominasi rupiah.
Kedua, kebutuhan pembiayaan pemerintah yang bisa dibilang jumbo, membuat investor mencermati keberlanjutan fiskal di tengah potensi adanya perlambatan ekonomi domestik setelah sempat melonjak 5,61% secara tahunan pada kuartal I-2026.
Beberapa lembaga dunia seperti Bank Dunia, IMF, dan OECD memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat di kisaran 5%, akibat tekanan eksternal dan ketidakpastian geopolitik yang terjadi pada kuartal II-2026.
Ketiga, ketergantungan terhadap aliran modal asing di pasar obligasi menjadikan Indonesia kian sensitif terhadap perubahan sentimen global dibandingkan negara-negara dengan basis investor domestik yang lebih kuat.
Dalam data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), menunjukkan bahwa sekitar 75% ULN pemerintah kini berasal dari kreditor swasta. Tak heran jika struktur pembiayaan jadi kian sensitif terhadap kondisi pasar keuangan global.
Perbedaan antara penyematan prospek dari lembaga pemeringkat tampaknya belum sejalan dengan reaksi pasar yang masih meminta premi tinggi di tengah kehati-hatian mereka untuk berinvestasi di Indonesia.
Dengan begitu, selama CDS Indonesia masih menjadi yang tertinggi di antara negara lainnya berperingkat sama, BBB, biaya utang pemerintah dan korporasi berpotensi tetap lebih mahal ketimbang negara lainnya.
(dsp/aji)
