“Hari ini katanya ada rapat lagi Pak Dirjen Gatrik dengan PLN,” ujar dia.
Sekadar informasi, pada Januari 2022 HOP PLTU batu bara berada dalam keadaan kritis. Hingga akhirnya Kementerian ESDM melakukan pelarangan ekspor batu bara untuk periode 1 hingga 31 Januari 2022.
Kala itu, Kementerian ESDM memprioritaskan produksi batu bara disalurkan ke pasar domestik untuk dimanfaatkan pembangkit listrik.
Institute for Essential Service Reform (IESR) sebelumnya menduga pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa terjadi gegara rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU di sistem Jawa—Bali sehingga harus beroperasi di bawah kapasitas normal.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mewaspadai terdapat keterbatasan pasokan batu bara yang membuat hari operasi pembangkit (HOP) di bawah batas aman.
Selain itu, dia juga menduga terdapat gangguan pembangkit di PLTGU Jawa 1 yang turut menyebabkan pasokan listrik berkurang.
“IESR menduga bahwa pemadaman bergilir yang terjadi belakangan dipicu oleh rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU di sistem Jawa—Bali sehingga harus beroperasi di bawah kapasitas optimal,” kata Fabby dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).
Fabby menduga HOP menjadi kritis gegara terdapat keterlambatan pengiriman batu bara ke PLTU, yang terjadi gegara tertundanya persetujuan RKAB 2026.
“Ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem kelistrikan yang didominasi oleh batu bara dan sistem listrik yang terpusat merupakan ancaman keamanan pasokan energi,” tegasnya.
Dalam perkembangannya, Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia membantah pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa terjadi gegara pasokan batu bara untuk PLTU menipis.
Anggia menyatakan pemadaman listrik yang belakangan terjadi karena beberapa gangguan teknis, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut pernyataannya tersebut.
Anggia juga mengaku belum mendapatkan informasi ihwal kabar gangguan teknis pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1 sehingga terdapat penurunan pasok pembangkit ke sistem kelistrikan.
“Tidak ada batu bara menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang,” kata Anggia kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (11/6/2026).
Lebih lanjut, Anggia juga menyatakan bakal terdapat relaksasi bertahap untuk kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Anggia mengungkapkan kuota produksi batu bara bakal disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini.
Listrik Padam
Sebelumnya, sebagian masyarakat melaporkan terjadi pemadaman listrik di berbagai wilayah di Jawa Barat hingga Jawa Tengah yang terjadi sejak Rabu (10/6/2026) dan beberapa kejadian serupa kembali terjadi pada Kamis (11/6/2026).
Berdasarkan penelusuran di media sosial, pemadaman listrik di wilayah Jawa Barat pada Rabu (10/6/2026) terjadi di Bandung, Cimahi, Karawang, Purwakarta, Bogor, Cikarang, Bekasi, Cirebon, hingga Indramayu.
Tidak hanya di Jawa Barat, sejumlah warganet melaporkan pemadaman listrik tersebut terjadi di Semarang, Tegal, hingga Yogyakarta.
Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Manajemen Pembangkit PLN Rizal Calvary menyatakan mulanya perseroan mendapatkan komitmen pasokan batu bara sekitar 152 juta ton, tetapi dalam perkembangannya kini meningkat menjadi 163 juta ton.
“Sekarang saja kita sudah dapat komitmen RKAB itu 160 juta. Dari awalnya cuma sekitar 152 [juta ton], sekarang jadi 163 [juta ton]. Betul [pasokan aman hingga Desember 2026],” kata Rizal ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (13/4/2026).
Adapun, PLN melaporkan stok batu bara untuk PLTU berada di kisaran 15,9 HOP pada April 2026. Untuk PLTU di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali); stok batu bara dilaporkan tahan untuk 10,31 HOP.
(azr/naw)
