Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Senin (27/7/2026). Pertemuan tersebut salah satunya membahas pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah hingga penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). 

Pertemuan tersebut dilakukan di tengah minimnya alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 membuat sejumlah pemerintah daerah (pemda) mengeluh kesulitan memenuhi kebutuhan belanja, terutama pembayaran gaji pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menanggapi hal tersebut, Tito mengaku telah meminta Purbaya untuk mempercepat pencairan DBH bagi daerah yang berhak menerimanya. Dalam kaitan itu, Tito menegaskan, pemerintah tak memberikan ruang bagi daerah untuk mengurangi hak pegawai akibat keterbatasan anggaran. 

"Ya, kita juga sudah sampaikan kepada Pak Menteri Keuangan [Purbaya]. Ada beberapa daerah yang paling urgen masalah belanja pegawai. Saya sudah menyampaikan bahwa tidak ada opsi untuk merumahkan atau tidak membayar pegawai," kata Tito ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (27/7/2026). 

Tito menjelaskan sebelum meminta dukungan pemerintah pusat, pemda harus terlebih dahulu melakukan efisiensi anggaran. Menurut dia, masih terdapat sejumlah pos belanja operasional yang dapat dipangkas untuk menutupi kekurangan anggaran belanja pegawai.