Kompleksitasnya dinilai bakal lebih tinggi dibandingkan dengan pengurusan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang hanya satu produk, sebab batu bara memiliki ratusan kualitas hingga merek.
Rawan Digugat
Kristiono juga khawatir langkah pemerintah mengatur tata kelola ekspor batu bara menjadi satu pintu melalui DSI bakal digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), terlebih jika terdapat penambang yang mengumumkan kondisi kahar gegara kebijakan tersebut.
“Karena ini bentuk monopoli mereka bisa bawakan ini ke WTO apalagi kalau coal miner declare force majeure,” tegasnya.
Selain itu, dia juga masih mempertanyakan nasib kontrak eksisting para penambang batu bara jika kebijakan tersebut sudah dijalankan. Lalu, Kristiono juga belum mendapatkan penjelasan mekanisme penetapan harga batu bara oleh DSI.
“Bagaimana dengan pricing mechanism-nya, karena monopoli tidak akan transparan. Apakah akan menggunakan HBA++ atau malahan cost plus?” tanyanya.
Untuk itu, Kristiono menyarankan agar proses transisi dilakukan dengan memanfaatkan model bisnis eksisting dan PT DSI berperan sebagai badan pengelola yang mengetahui setiap transaksi.
Kemudian, Kristiono menyarankan pembentukan sistem digital untuk mempermudah mengurus administrasi pengiriman batu bara 1,5 juta ton per hari melalui 23 kapal tanker.
Dia juga menyarankan pemerintah memberikan keleluasan bagi penambang batu bara untuk melakukan produksi sesuai studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang telah dilakukan, sebab harga batu bara yang dibeli PT DSI akan menentukan rencana produksi.
Bahkan, dia juga menyarankan kebijakan wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) dan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) untuk dihapuskan.
“Sebaiknya DMO dan DHE sudah tidak diperlukan lagi, karena [ekspor] sudah di-handle oleh DSI,” saran Kristiono.
Adapun, Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi produksi batu bara Indonesia sepanjang 2025 mencapai 817,48 juta ton.
Dari total produksi batu bara 817,48 juta ton tersebut, sekitar 63,89% atau 523,35 juta ton dialokasikan untuk ekspor.
Sementara itu, 264,88 juta ton atau 30,2% diserap pasar domestik melalui skema DMO, sedangkan sisanya sekitar 5,9% atau 48,25 juta ton tercatat sebagai stok.
Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan volume ekspor batu bara Indonesia sepanjang Januari—Desember 2025 mencapai 390,93 juta ton atau terkoreksi 3,66% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 405,76 juta ton.
Berdasarkan volumenya, ekspor batu bara sepanjang 2025 minus 19,7% ke level US$24,48 miliar.
Torehan kinerja ekspor komoditas emas hitam itu terpaut lebar dari capaian sepanjang periode yang sama tahun sebelumnya di level US$30,49 miliar atau sekitar Rp512,07 triliun.
Kemudian negara tujuan utama ekspor batu bara terdiri dari; India, China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Filipina, Thailand, Hongkong, hingga Spanyol.
Sekadar informasi, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan sebelum implementasi penuh pada 2027, seluruh transaksi ekspor batu bara, CPO, paduan besi pada periode Juni hingga Desember 2026 masih bersifat pelaporan kepada Danantara.
Pada tahap awal tersebut, eksportir diwajibkan melaporkan transaksi secara komprehensif untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan harga pasar global.
“Nantinya kami akan melihat apakah nilai yang dicantumkan sudah mencerminkan nilai yang wajar sesuai indeks pasar global,” ujar Rosan dalam konferensi pers Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun Anggaran 2027, Rabu (20/5/2026).
Di sisi lain, dia menyatakan Danantara mulai memberlakukan transaksi ekspor komoditas SDA melalui platform digital yang mulai aktif pada Januari 2027.
Rosan mengatakan platform tersebut disiapkan untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas nasional, sekaligus meningkatkan transparansi transaksi ekspor SDA Indonesia.
“Mulai Januari 2027, transaksi ini baru akan diberlakukan melalui platform kami. Platform tersebut sudah kami siapkan,” kata Rosan.
(azr/wdh)
