Bagi Indonesia, tekanan ini jadi semakin berat lantara pasar masih dibayangi sentimen domestik yang belum kondusif. Meski Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah agresif dengan menaikkan BI Rate menjadi 5,25%, pasar tampaknya masih menunggu sinyal yang lebih kuat terkait konsistensi kebijakan fiskal dan arah tata kelola ekonomi nasional.
Sejumlah kebijakan pemerintah dinilai berisiko memperburuk kondisi fiskal, karena dinilai terlalu populis dan menelan anggaran jumbo. Hingga kuartal II-2026, belum ada sinyal penyesuaian belanja yang dilakukan pemerintah.
Terlebih di tengah rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang posisinya yang paling rendah di antara negara-negara G20. Rasio Indonesia hanya tercatat sebesar 11-12% dari PDB, sedangkan Meksiko adalah 25%, India 20%, Filipina 21% dan Kamboja 15%.
Selain itu, pasar khawatir terhadap kontrol negara terhadap ekspor komoditas semakin tinggi. Pemerintah berencana mengambil alih kendali ekspor komoditas nasional dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor melalui entitas PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).
Tujuannya untuk meminimalisir praktik under-invoicing atau transfer pricing, dan memperbesar porsi pendapatan negara yang berpotensi mengalami 'kebocoran' itu.
Namun, pelaku pasar masih meragukan efektivitasnya di tengah tata kelola kebijakan saat ini. Lembaga pemeringkat Moody's bahkan menyebut kerangka kebijakan tersebut dinilai berdampak negatif terhadap profil kredit perusahaan tambang, karena menambah risiko regulasi, operasional, dan finansial akibat potensi intervensi pemerintah.
(dsp/aji)
