“Kapalnya sama, volumenya sama, tapi harganya beda. Rata-rata harga di Amerika dua kali lipat dibanding harga dari Indonesia ke Singapura. Artinya saya sudah rugi setengah potensi pendapatan.”
Meski demikiian Purbaya mengakui bahwa dirinya belum menghitung potensi pasti dari Badan Ekspor SDA ini, namun ia meyakini bahwa hal ini akan positif bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
“Karena profit yang selama ini diambil di luar negeri sekarang akan tercermin di perusahaan. Kalau saya bilang, it’s time to buy. Siap-siap serok aja,” kata Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI ke-19, mengumumkan akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tata kelola ekspor komoditas SDA Indonesia.
Penerbitan PP tersebut, disebut sebagai langkah strategis yang memperkuat ekspor komoditas Tanah Air. Adapun tata kelola tersebut akan sepenuhnya dalam kuasa badan usaha milik negara (BUMN).
“Penjualan hasil SDA, kita mulai dari kelapa sawit, batu bara, besi, kita harus melakukan penjualannya oleh [melalui] BUMN sebagai bank ekspor tunggal,” tegasnya.
“Dalam artian akan diteruskan oleh BUMN dari pemerintah. [Peran] ini dikatakan sebagai marketing facility tujuannya adalah untuk memberantas transfer pricing dan pelarian devisa hasil ekspor."
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menjelaskan bahwa potensi kebocoran pendapatan negara melalui ekspor SDA mencapai US$150 miliar per tahun.
“Bagaimana bisa ada yang menambang di hutan lindung dan tidak ada yang berani menegakkan hukum? Kita perhitungkan, potensi uang yang bisa bocor itu US$150 miliar per tahun,” tegasnya.
(ell)
