Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, investor cenderung lebih memilih aset safe haven dengan risiko lebih rendah, terutama ketika selisih imbal hasil yang ditawarkan negara berkembang tidak lagi cukup lebar untuk mengompensasi volatilitas nilai tukar dan risiko fiskal.
Dalam kondisi normal, obligasi di negara berkembang seperti Indonesia biasanya menawarkan spread yang cukup lebar dibandingkan UST sebagai kompensasi atas risiko nilai tukar, fiskal, dan stabilitas pasar.
Namun, ketika spread makin menipis, pasar melihat imbal hasil tambahan yang ditawarkan Indonesia tidak lagi cukup menarik dibandingkan risiko yang harus ditanggung investor.
Situasi ini diperparah dengan depresiasi rupiah yang terjadi sepanjang kuartal kedua tahun ini. Volatilitas rupiah terjadi akibat penguatan dolar AS dan harga minyak dunia akibat perang AS dan Iran.
Kombinasi tersebut berpotensi memperbesar risiko capital outflow alias arus modal keluar dana asing dari pasar obligasi domestik.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah mulai melakukan stabilisasi dengan masuk ke pasar sekunder melalui aksi pembelian obligasi atau buyback.
Pemerintah dikabarkan menyerap SUN sekitar Rp2 triliun per hari guna meredam kenaikan yield yang terlalu agresif sekaligus menjaga likuiditas pasar.
Operasi pasar dalam bentuk buyback ini telah dilakukan sejak Rabu pekan lalu (13/5/2026). Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru mampu menyerap obligasi total sekitar Rp2,2 triliun.
Langkah buyback ini menunjukkan otoritas sepertinya berupaya mencegah terjadinya tekanan yang lebih dalam terhadap pasar obligasi domestik. Dengan menjadi pembeli di pasar sekunder, pemerintah sepertinya mencoba menciptakan penyangga permintaan ketika investor asing maupun domestik memilih melakukan aksi jual.
Dalam jangka pendek, strategi tersebut memang dapat membantu mengurangi volatilitas. Namun efektivitasnya tetap sangat bergantung pada arah sentimen global, terutama pergerakan yield US Treasury dan stabilitas dolar AS.
Strategis emerging markets Credit Agricole CIB di Hong Kong, Jeffrey Zhang, menilai aksi buyback kemungkinan hanya akan meredam volatilitas berlebihan ketimbang membalikkan tren pelemahan pasar.
“Untuk obligasi Indonesia, arah kebijakan moneter Bank Indonesia, posisi fiskal, dan ekspektasi inflasi tetap menjadi faktor fundamental utama,” kata Zhang, seperti dikutip Bloomberg News, Rabu (20/5/2026).
Apalagi Presiden Prabowo Subianto baru saja menyebut rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia yang paling rendah di antara negara-negara G20. Rasio pendapatan negara terhadap PDB di Meksiko adalah 25% dan India 20%.
Sedangkan di level Asia Tenggara, Filipina 21% dan Kamboja saja 15%. Adapun Indonesia hanya tercatat sebesar 11-12% dari PDB.
Pidato Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026) tersebut menjelaskan kerangka ekonomi makro hari ini belum cukup kuat untuk menggeser perhatian investor dari kekhawatiran defisit fiskal di tengah ketidakpastian geopolitik dan kenaikan harga minyak belakangan ini.
Siang ini, Bank Indonesia (BI) mengumumkan tingkat suku bunga acuan sebanyak 50 bps ke posisi 5,25% untuk menjaga aliran masuk ke portofolio aset domesik.
(dsp/aji)
