Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengklaim pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan atau kebijakan larangan pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter bertajuk Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Yusril mengatakan tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Dia berdalih pembubaran nonton bareng film tersebut di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok karena semata-mata hanya prosedur administratif. Sementara, kata Yusril, kegiatan nonton bareng di kampus lain seperti di Bandung dan Sukabumi tetap berjalan tanpa halangan.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ujar Yusril dalam siaran pers, dikutip Jumat (15/5/2026).

Di sisi lain, Yusril juga menyoroti penggunaan istilah 'Pesta Babi' dalam judul film yang dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Sehingga dia menilai penulis skenario, sutradara, dan produser bisa menjelaskan makna dari kata-kata tersebut.

Yusril mengatakan pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Namun, dia berdalih kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral. Menurutnya, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu.