Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi pada 12 juta hektare lahan kritis. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21) di Markas Besar PBB, New York baru-baru ini.

Komitmen rehabilitasi ini selaras dengan pernyataan yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pada September tahun lalu, yang menempatkan pemulihan lahan sebagai prioritas utama dalam aksi mitigasi iklim Indonesia. 

Raja Juli menjelaskan bahwa upaya masif ini tidak hanya dilakukan melalui pendekatan konvensional, tetapi juga diintegrasikan dengan pengembangan proyek karbon hutan.

Dia mengklaim Indonesia kini telah memiliki modalitas regulasi yang kuat untuk mendukung proyek karbon tersebut, yaitu Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, yang memperkuat arah kebijakan nasional bagi pengembangan pasar karbon yang kredibel dan transparan. Kemudian, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, yang menjadi landasan operasional bagi pasar karbon sektor kehutanan dengan standar integritas tinggi (high integrity).

"Rehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis ini akan kita dorong melalui skema pembiayaan karbon berintegritas tinggi. Dengan landasan Perpres 110/2025 dan Permenhut 6/2026, kita memastikan setiap aktivitas restorasi memiliki nilai ekonomi karbon yang terukur, transparan, serta memberikan manfaat langsung bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, dikutip Rabu (13/5/2026).