Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan timnya telah sepakat untuk tidak memasukkan usulan pembentukan Kementerian Keamanan ke berkas rekomendasi. Hal ini dilakukan usai anggota komisi tak satu suara untuk memindahkan Polri di bawah kementerian.

Akan tetapi, dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto justru yang menanyakan soal kabar usul tersebut. Komisi, kata dia, akhirnya menjelaskan alasan usul tersebut dibatalkan. 

"Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden [Prabowo] juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya sudah kita tidak usulkan itu," ujar Jimly dalam konferensi pers, dikutip Rabu (06/05/2026).

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Yusril Ihza Mahendra mengatakan telah mengusulkan kepada Kepala Negara mengenai kedudukan Polri. Menurutnya, Polri bakal tetap langsung berada di bawah Prabowo karena pemerintah tidak akan membentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian. 

"Tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang, tetapi Polri tetap langsung berada di bawah Presiden," ujar Yusril.