"Jangan sampai, langkah Danantara ini hanya menjadi exit strategy pemilik modal lama dan digantikan pemilik modal baru, yaitu Danantara," terang Huda kepada Bloomberg Technoz, seperti dilaporkan Jumat (8/5/2026).

Ekonom dari Celios ini menyangkan keputusan Danantara untuk bergabung sabagai pemegang saham GoTo dakan berpotensi menciptakan bias. Hal lainnya adalah memunculkan kekhawatiran kompetitor GoTo karena regulator bisa berlaku tidak adil. Ujungnya tidak tercipta kompetisi secara sehat.

"Sangat wajar jika pihak pesaing akan khawatir karena regulasi bisa menguntungkan sebelah. Dengan modal dari pemerintah yang besar, pesaing bisa mundur. Jangan harap ada keuntungan apabila dari regulasinya saja sudah salah," ucap Nailul.

Selain itu, Nailul Huda mempertanyakan kesiapan finansial Danantara dalam menanggung konsekuensi secara bisnis, "apakah Danantara siap untuk menanggung selisih keuntungan untuk memberikan tarif untung bagi mitra driver? Seberapa kuat Danantara bisa menanggung hal tersebut?"

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi sebelumnya justru menilai keputusan Danantara menjadi pemegang saham tepat selama telah direncangakan secara matang. Pasalnya, industri ride-hailing sejak kemunculannya hingga saat ini bertumpu pada modal besar yang kemudian 'dibakar' demi memperebutkan pelanggan.

Pengelola platform juga melakukan subsidi silang dimana terdapat keuntungan dari sisi pelanggan namun timpang untuk mitra pengemudi yang selama ini punya daya tawar paling lemah. Menurut Syafruddin, kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan,  negara tidak bisa bersikap pasif.

Meski begitu ada sejumlah catatan yang harus Danantara kerjakan, yaitu kualitas intervensi ke industri. Ia mendorong pula hadirnya kebijakan yang jelas, konsisten, dan berlaku setara bagi semua pelaku. Jangan sampai masuknya Danantara justru berisiko mendistorsi persaingan alih-alih memperbaikinya.

"Intervensi yang baik bukan membunuh kompetisi, melainkan mencegah kompetisi berubah menjadi perlombaan menekan pendapatan pekerja. Jika keseimbangan itu tercapai, intervensi ini justru dapat mengakhiri era pertumbuhan semu dan mendorong fase baru ekonomi digital yang lebih sehat dan lebih adil," pungkas Syafruddin.