“Intervensi ini tidak layak disebut terlalu jauh jika tujuannya memperbaiki distorsi pasar yang selama ini membebani pengemudi dan mendorong persaingan yang merusak keberlanjutan usaha,” kata Syafruddin, pada Bloomberg Technoz, Kamis (7/5/2026).

Syafruddin menjelaskan, sektor ini sejatinya tidak pernah benar-benar organik karena sejak awal layanan transportasi daring dibentuk oleh pembakaran modal besar, subsidi silang, eksploitasi data, dan posisi tawar platform yang jauh lebih kuat daripada mitra pengemudi.

“Dalam struktur seperti itu, negara tidak bisa bersikap pasif lalu berharap persaingan akan sehat dengan sendirinya,” kata dia.

Menurut Syafruddin, negara memang dibutuhkan ketika pasar gagal membagi manfaat secara adil. Di mana, batas komisi 8% dan kewajiban perlindungan sosial mencerminkan upaya menata ulang distribusi nilai tambah agar tidak seluruhnya tersedot ke platform.

Namun di balik itu semua, Syafruddin mengingatkan bahwa kualitas intervensi menjadi kunci dimana pemerintah harus menetapkan aturan yang jelas, konsisten, dan berlaku setara bagi semua pelaku. “Intervensi yang baik bukan membunuh kompetisi, melainkan mencegah kompetisi berubah menjadi perlombaan menekan pendapatan pekerja," tegasnya.

Di sisi lain, Syafruddin menyebut bahwa pemerintah masih perlu memperdalam antisipasi terkait dampak jangka panjang kebijakan baru khususnya terhadap inovasi, investasi, dan dinamika persaingan.

Syafruddin menilai bahwa industri ride-hailing pada awalnya tumbuh sebagai simbol inovasi karena mampu menghubungkan konsumen, pengemudi, pembayaran digital, dan logistik dalam satu ekosistem. Jika intervensi dilakukan tanpa desain yang matang, dampaknya bisa kontraproduktif.

“Perusahaan bisa merespons dengan menaikkan tarif, mengurangi insentif, memperlambat ekspansi, atau menahan investasi pada pengembangan teknologi. Itu bisa mengurangi daya inovasi sektor ini,” ucap dia.

Syafruddin lantas memperingatkan sisi sebaliknya dan jauh dari harapan, dimana inovasi dibiarkan tumbuh tanpa koreksi. Hal ini membahayakan karena akan menghasilkan ekonomi digital yang efisien bagi platform, tetapi rapuh bagi pekerja.

“Fokus kebijakan tidak boleh berhenti pada pembatasan komisi. Pemerintah perlu menyiapkan kerangka yang menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra, keberlanjutan margin usaha, iklim investasi, dan kualitas layanan publik,” tegasnya. 

Jika keseimbangan itu tercapai, Syafruddin optimistis intervensi ini justru dapat menjadi momentum transformasi dan mendorong fase baru ekonomi digital yang lebih sehat dan lebih adil.