Selain itu, gangguan pasokan energi dan bahan baku ikut mengancam lapangan kerja yang pada dasarnya sudah terbatas di Indonesia, lantaran beberapa perusahaan di sektor padat karya mengalami kelangkaan bahan baku dan tergerusnya margin.
Risiko Stagflasi dan PHK
Kondisi saat ini menyebabkan risiko stagflasi kembali muncul. Stagflasi merupakan istilah lama yang kembali muncul di tengah kondisi adanya ancaman inflasi tinggi tetapi pertumbuhan cenderung tersendat (stagnan).
International Monetary Fund (IMF) bahkan telah mengingatkan bahwa dunia kini berada dalam risiko yang mendekati resesi jika perang Timur Tengah terus berlanjut.
Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyampaikan pesan bahwa jika pun perang berhenti hari ini, pemulihan tidak akan datang dengan cepat. Sebab dampaknya telah tertanam dalam sistem ekonomi global.
Bahkan Bank Dunia telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi 4,7% dari sebelumnya 4,8%. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat menjadi 4,7%, seiring tekanan dari kenaikan harga minyak dan meningkatnya sentimen kehati-hatian investor (risk-off)," kata laporan tersebut.
Dari sisi inflasi, biaya hidup masyarakat terus naik. Hal ini telah tercermin pada kenaikan sejumlah barang pada bulan Maret.
Komponen bahan makanan mengalami inflasi tahunan sebesar 3,78%, dengan inflasi bulanan 1,42% dan 1,91% sejak awal tahun. Komoditas seperti beras, daging ayam, ikan segar, dan minyak goreng menjadi penyumbang utama.
Pada Maret 2026 inflasi hanya tercatat 0,41% secara bulanan atau month-to-month (mtm), lebih rendah dibanding inflasi Februari yang sebesar 0,68% (mtm). Sumber utama inflasi datang dari inflasi energi sebesar 9,08%, serta barang yang harganya diatur pemerintah 6,08%.
"Komponen energi pada Maret 2026 memberikan andil terhadap inflasi tahunan sebesar 0,94%," sebut Laporan BPS.
Tekanan inflasi paling terasa pada kelompok pengeluaran yang sifatnya esensial. Harga makanan, minuman, dan tembakau naik 3,34%.
Selain harga makanan, komoditas nonsubsidi yang dikonsumsi kelas menengah juga mulai merangkak naik. Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar nonsubsidi pada akhir pekan lalu, seperti Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter.
Begitu juga dengan Dexlite yang ikut melonjak dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Kenaikan harga bbm nonsubsidi ini juga memiliki pengaruh tidak langsung. Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengatakan banyak dari angkutan logistik mengandalkan jenis bahan bakar nonsubsidi seperti jenis Dexlite.
“Angkutan yang mengantar pangan dan barang-barang ini akan terdampkan dan secara tidak langsung menciptakan kenaikan harga pada barang-barang tersebut,” kata Bhima.
Begitu juga dengan harga LPG nonsubsidi yang menjadi tumpuan dapur kelas menengah telah naik Rp36.000 menjadi Rp228.000 per tabung ukuran 12 kilogram. Sedangkan tabung ukuran 5,5 kilogram juga naik Rp17.000 menjadi Rp107.000 per tabung.
Harga kenaikan ini untuk wilayah Provinsi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Tentu wilayah lain yang lebih bersifat remote akan jauh lebih mahal seperti di pulau Sumatera dan Kalimantan harga LPG tabung 12 kilogram sudah mencapai Rp230.000 dan Rp265.000 per tabung.
Selain inflasi, alarm juga berdering dari pasar tenaga kerja. Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), pada akhir 2025 yang mencatat ada 45.000 lulusan S1 dan 6.000 lulusan pascasarjana yang masuk dalam kelompok putus asa mencari kerja.
Hasil Survei Konsumen BI edisi Februari 2026, menunjukkan tingginya keresahan angkatan kerja terdidik di Indonesia. Mayoritas kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan pascasarjana (S2 ke atas) menilai lapangan kerja di Indonesia saat ini makin sempit.
Hal senada juga datang dari data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan Maret 2026 menyebut Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) turun menjadi 115,4 dari edisi Februari 115,9. Capaian IKE ini menggambarkan bahwa optimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja tergerus dan menahan diri untuk belanja barang tahan lama.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Maret juga melemah jadi 130,4 dari 134,4 pada Februari. Penurunan ini mengindikasikan adanya pelemahan ekspektasi terhadap penghasilan, peluang kerja, dan aktivitas usaha dalam enam bulan ke depan.
Indeks Ekspektasi Penghasilan (IEP) terkoreksi menjadi 137,7 dari 140,7. Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (IEKLK) juga berubah menjadi 128 dari 131,7, dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha (IEKU) menyusut menjadi 125,5 dari 130,9 pada bulan sebelumnya.
Di sisi lain, perang Timur Tengah yang telah berlangsung lebih dari tujuh pekan membuat pasokan bahan baku terganggu. Gangguan pasokan ini membuat industri petrokimia kelimpungan.
Tak hanya itu, industri yang bergantung pada bahan baku plastik juga dikabarkan berpotensi memangkas jumlah karyawan alias melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terdampak kelangkaan dan tingginya harga bahan baku.
Kondisi Kelas Menengah
Kenaikan harga barang membuat daya beli kelas menengah tergerus. Kelompok ini tentu saja tidak imun terhadap risiko stagflasi.
Sebab, kelompok kelas menengah Indonesia memang cenderung rapuh dan banyak berada di batas bawah (lower middle class).
Sehingga guncangan seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kenaikan biaya sekolah, kenaikan cicilan yang disebabkan bunga utang naik, atau kenaikan harga energi seperti gas LPG dan BBM nonsubsidi dapat menyebabkan kelompok ini turun kelas.
Dengan kenaikan harga barang akibat perang, kondisi kelas menengah Indonesia praktis tidak baik-baik saja. Kelompok ini tengah menghadapi tekanan biaya hidup yang terus meningkat. Kenaikan harga energi telah merambat ke berbagai komoditas lain di sektor riil.
Akibatnya, ruang belanja diskresioner (pengeluaran di luar biaya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar) kelas menengah semakin menyempit.
Melansir data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dirilis Bank Indonesia (BI) edisi Maret 2026, ada perubahan kondisi rumah tangga dalam mengelola keuangan mereka.
Pada Februari, rasio konsumsi terhadap pendapatan menurun, sementara tabungan meningkat. Artinya, rumah tangga sedang memperkuat bantalan keuangan mereka.
Namun pada Maret, pola ini berubah. Proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi justru meningkat menjadi 72,2%, sementara tabungan stagnan di angka 17,6%.
Hal ini bisa jadi sinyal bahwa konsumen mulai mengandalkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya di tengah inflasi harga kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman.
Di sisi lain, stagnannya jumlah tabungan sejalan dengan data Bank Indonesia pada bulan sebelumnya dan melanjutkan trennya.
Mengacu data BI, Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan pada Februari turun menjadi Rp8.082 triliun, lebih rendah dari Januari sebesar Rp8.112 triliun.
Menyusutnya jumlah DPK ini disumbang oleh berkurangnya giro menjadi Rp2.302 triliun dari Rp2.345 triliun. Begitu juga dengan tabungan yang berkurang menjadi Rp2.859 triliun dari Rp2.862 triliun.
Sementara, pertumbuhan simpanan berjangka melambat menjadi 3,7% pada Februari daripada pertumbuhan bulan sebelumnya 5,9%. Begitu juga tabungan yang tumbuh melambat menjadi 9,3% pada Februari, dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 15,3%.
Sayangnya, sampai dengan sekarang respons kebijakan masih cenderung terfokus pada stabilisasi makro dan perlindungan kelompok rentan terbawah, tanpa adanya langkah konkret untuk menjaga daya tahan kelas menengah.
Minimnya insentif fiskal maupun stimulus bagi kelompok ini, berisiko menahan laju konsumsi, yang tentu bermuara pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Bhima menilai, kelas menengah membutuhkan stimulus dan insentif, yang setidaknya sudah dikeluarkan pada pekan ini. Sebab, transmisi inflasi sudah mulai terasa dampaknya pada kelas ini.
Menurut Bhima, ada beberapa stimulus yang bisa diupayakan pemerintah untuk mendukung daya beli kelas menengah di tengah gempuran inflasi ini.
Pertama, menurunkan PPN dari 11% menjadi 9%. “Karena PPN sifatnya regresif, maka semakin rendah pendapatannya seperti kelas menengah bawah, maka proporsi PPN nya akan jauh lebih besar terhadap total pengeluaran, dibandingkan kelompok kaya,” kata Bhima.
Dengan pengurangan PPN itu daya beli masyarakat jadi bisa terjaga. Memang, artinya ada pontensi penerimaan yang hilang, tapi menurut Bhima jika PPN diturunkan maka inflasi tidak melonjak sehingga daya beli bisa terjaga yang pada akhirnya konsumsi masyarakat bisa jadi potensi pendapatan pajak dari kantong lainnya.
Kedua, memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) setidaknya 20% dari angka Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak penghasilan (PPh), sehingga pekerja dapat menerima upah lebih besar.
Ketiga, memberikan insentif subsidi bagi transportasi publik. Subsidi ini bisa membantu mengurangi pengeluaran kelas menengah. “Karena tempat tinggal kelas menengah tersebar di sekitar Jakarta, sehingga biaya transportasi mahal untuk menuju ke kantor,” kata Bhima.
Kenapa Kelas Menengah Penting Bagi Indonesia?
Sebab, Indonesia menargetkan ingin menjadi negara maju pada 2045. Salah satu syarat untuk menjadi negara maju adalah memiliki 70% populasi dalam kategori kelas menengah.
Negara dengan proporsi kelas menengah yang besar memang umumnya mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan stabil. Kelas menengah ini bukan cuma jadi motor konsumsi, tapi juga jadi fondasi bagi ekonomi yang resilien serta demokrasi yang matang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai konsumsi pengeluaran dari kelas menengah dan kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Sehingga, kelas menengah memiliki peran krusial sebagai bantalan ekonomi nasional.
Akan tetapi, pertumbuhan kelompok kelas menengah Indonesia malah jauh panggang dari api. Setelah sempat meningkat pesat, ukuran kelas menengah kini menunjukkan tren penyusutan.
Pada 2014, jumlah kelas menengah Indonesia ada sekitar 39 juta jiwa atau 15,6% dari total populasi. Angka ini kemudian melonjak empat tahun kemudian menjadi 23% atau setara dengan 60 juta jiwa.
Tapi, sejak saat ini penurunan bertahap terjadi hingga tersisa sekitar 52 juta jiwa atau sekitar 18,8% pada 2023. Lalu penurunan ini berlanjut pada 2024 menjadi 47,9 juta orang dan semakin dalam pada 2025 menjadi tersisa 16,6% menjadi 46,7 juta orang, berdasarkan laporan Mandiri Institute.
Sebaliknya, kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) malah membesar. Dari 115 juta jiwa atau sekitar 45,8% pada 2014, menjadi 144 juta jiwa atau setara dengan 53,4% populasi pada 2023. Lalu pada 2024 jumlahnya semakin naik menjadi 137,5 juta, dan pada 2025 naik lagi menjadi 142 juta atau setara dengan 50,4% dari total penduduk nasional.
“Jumlah kelas menengah tahun ini sudah berkurang banyak, jika ini terus berlanjut maka jumlahnya bisa berkurang 1,5 juta hingga 1,8 juta orang, dan mereka akan turun jadi kelas menengah rentan,” ujar Bhima.
Pergeseran ini mengindikasikan bahwa semakin banyak rumah tangga yang berada di ambang batas keamanan ekonomi, namun belum cukup kuat untuk benar-benar masuk ke kelompok kelas menengah.
Mengutip definisi Bank Dunia, kelas menengah merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat keamanan ekonomi yang relatif stabil, tidak rentan jatuh miskin dan memiliki ruang untuk konsumsi non-esensial. Dan kemungkinan kelompok ini untuk jatuh miskin pun relatif kecil, sekitar 10%.
Artinya, jika jumlah kelompok ini tiap tahun semakin menyusut, yang hilang bukan cuma angka statistik saja, tapi juga daya tahan konsumsi domestik.
(dsp/aji)
