"Kualitas kredit negara dengan bantalan peringkat (rating cushion) yang menurun dalam skenario gangguan pasar energi yang berkepanjangan. Di Asia Tenggara, kami menilai peringkat Indonesia akan lebih rentan jika konflik berlarut-larut," tulis S&P dalam laporannya.
Kenaikan biaya energi akibat perang diproyeksikan akan meningkatkan biaya subsidi Indonesia dan menekan anggaran negara. Di sisi lain, impor minyak yang lebih mahal akan memperlebar defisit transaksi berjalan.
S&P juga menilai percepatan inflasi dapat mendorong kenaikan suku bunga pasar yang pada akhirnya meningkatkan biaya pinjaman pemerintah.
Rupiah diperkirakan akan sulit menguat secara berkelanjutan. "Pelemahan rupiah punya efek menaikkan persepsi risiko, jadi tekanan kurs bukan hanya soal utang lama, tetapi juga soal berapa mahal biaya pembiayaan berikutnya," kata Josua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI).
Meski begitu, Josua menilai Indonesia masih tetap aman dan tidak memiliki ancaman gagal bayar dalam waktu dekat. Lantaran Bank Indonesia masih memiliki cadangan devisa sebesar US$148,3 miliar, atau setara dengan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.
Dari pasar surat utang, aksi beli masih terjadi dengan penurunan imbal hasil di hampir semua tenor pendek dan menengah.
Imbal hasil tenor 1 tahun turun 12,8 bps ke 5,77% lalu tenor 2 tahun turun 9,8 bps ke 5,96%, tenor 3 tahun turun 4,4 bps ke 6,11% dan tenor 4 tahun turun 2,6 bps ke 6,28%.
Begitu juga dengan tenor 5 tahun turun 1 bps ke 6,28%, tenor 6 tahun turun 2,8 bps ke 6,46%. Sementara, imbal hasil tenor acuan 10 tahun juga turun meski terbatas 0,8 bps ke 6,59%.
Kemarin, lelang surat utang yang digelar pemerintah pun masih mencatatkan kenaikan penawaran masuk (incoming bids) 34% menjadi Rp78,44 triliun dari lelang sebelumnya, 31 Maret yang sebesar Rp58,22 triliun.
Animo investor terfokus pada tenor menengah 5 tahun (seri FR0109), dengan penawaran yang masuk mencapai Rp44,43 triliun.
Pemerintah pun menyerap di seri tersebut dengan komposisi 56% dengan nilai yang dimenangkan Rp23,55 triliun dari total nilai Rp42 triliun.
"Saya juga melihat preferensi pemerintah ke tenor 5 tahun, keputusan memperbesar FR0109 adalah kombinasi antara efisiensi biaya, pembacaan realistis atas selera investor, dan kehati-hatian fiskal di tengah rupiah yang masih rapuh," kata Josua.
(dsp/aji)
