Di sisi lain, dia menambahkan, kebijakan itu bakal mengikuti dinamika harga minyak di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
“Kita ikuti situasi yang berkembang,” tuturnya.
Mengutip Bloomberg News, harga minyak turun pada perdagangan awal hari ini, ketika para pemimpin Amerika Serikat dan Israel berupaya menenangkan investor yang terguncang oleh kerusakan pada fasilitas energi utama di Teluk Persia.
Minyak West Texas Intermediate untuk kontrak Mei turun di bawah US$95 per barel. Sementara itu, Brent crude naik 1,2% menjadi US$108,65, level tertinggi sejak Juli 2022, pada Kamis.
Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia “tidak akan mengirim pasukan ke mana pun” saat ditanya tentang kemungkinan pengerahan pasukan darat AS, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel akan menahan diri dari serangan lebih lanjut terhadap fasilitas energi Iran.
Di pasar energi lainnya, harga gas berjangka Eropa melonjak hingga hampir dua kali lipat dibandingkan dengan level sebelum perang. Harga bahan bakar juga naik, menegaskan risiko inflasi yang lebih luas akibat konflik tersebut.
Asumsi APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meski harga minyak dunia sedang berfluktuasi cenderung naik, imbas terjadinya konflik di Timur Tengah.
“Belum, kami tidak akan menaikkan harga BBM," ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (16/3/2026).
Dia menjelaskan bahwa fungsi fiskal adalah untuk menjadi shock absorber atau peredam guncangan dari fenomena gejolak global.
Menurut hitung-hitungan Kementerian Keuangan, estimasi harga minyak mentah Indonesia masih berada di kisaran US$68,4 per secara year-to-date (ytd).
Adapun, asumsi ICP yang ditetapkan dalam postur APBN 2026 berada di level US$70 per barel.
Dengan demikian, menurut Purbaya, pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup kuat untuk mengantisipasi gejolak harga energi tahun ini.
“Year-to-date hingga 11 Maret 2026 sekitar US$68 per barel, ini sudah memasukkan kenaikan [harga minyak dunia] US$120 per barel yang sebentar itu,” kata Purbaya.
“Masih ada ruang fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026,” tuturnya.
Di sisi lain, dia menegaskan, kementeriannya tidak berencana untuk mengerek asumsi ICP yang telah tertuang dalam APBN 2026.
Dia beralasan realisasi ICP sampai awal tahun itu masih berada di bawah ICP yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
(naw)
