Langkah ini menyusul larangan luas yang diumumkan awal tahun ini yang melarang ekspor ke Jepang dengan penggunaan militer, meski penggunaan daftar pemantauan untuk kali pertama menandakan perluasan cakupan target untuk mengendalikan ekspor lebih lanjut.
Kabar ini memicu aksi jual di sektor pertahanan dan mesin berat Tokyo. Saham Mitsubishi Heavy membalikkan kenaikan dengan turun hingga 3,6%. Saham Kawasaki Heavy dan IHI Corp memperpanjang kerugian hingga lebih dari 5%. Saham Subaru memperpanjang penurunan hingga 4,6% setelah pengumuman China. Saham Sumitomo Heavy Industries sementara menghapus kenaikan pagi sebelum kembali naik pada sesi siang.
Pembatasan ini menandai eskalasi terbaru dalam perselisihan terkait ucapan Takaichi tahun lalu tentang Taiwan, ketika dia menyarankan Tokyo mengerahkan militernya jika China menggunakan kekuatan untuk mencoba merebut Taiwan. Takaichi menolak menarik kembali ucapannya tentang demokrasi pulau tersebut, yang diklaim China sebagai wilayahnya.
Beijing mengatakan langkah-langkah terbaru ini untuk mencegah remiliterisasi dan ambisi nuklir Jepang. Kementerian tersebut menambahkan bahwa perusahaan Jepang yang mematuhi hukum tidak perlu khawatir, meski seruan Takaichi untuk meningkatkan anggaran pertahanan telah membuat China geram.
Langkah-langkah ini merupakan tindakan hukuman pertama Beijing setelah Takaichi memenangkan Pemilu dadakan secara telak awal bulan ini, yang memberikan mandat jelas bagi agenda kebijakannya, termasuk sikap lebih tegas dalam kebijakan luar negeri.
Setelah Takaichi meraih mayoritas historis, beberapa pejabat Jepang berharap China tidak punya pilihan selain melunakkan nada bicaranya terhadap Tokyo. Pembatasan terbaru menunjukkan Beijing tidak berniat mundur, kecuali Takaichi menarik kembali pernyataannya—skenario yang secara politik di dalam negeri tidak mungkin baginya.
Pendekatan dua tingkat Beijing memungkinkan mereka membedakan dengan lebih baik antara kontraktor militer yang sudah dikenal dan mereka yang dicurigai meningkatkan kekuatan militer Jepang.
Bagi perusahaan yang masuk dalam daftar kontrol ekspor, penetapan tersebut melarang eksportir untuk memasok barang-barang dwiguna pada mereka. Hal ini juga melarang perusahaan asing menyediakan teknologi dwiguna yang berasal dari China pada perusahaan-perusahaan tersebut.
Daftar hitam berfungsi sebagai larangan total, sedangkan daftar pengawasan memberlakukan pengawasan yang lebih ketat pada perusahaan seperti TDK Corp dan Hino Motors. Bagi perusahaan-perusahaan ini, eksportir kini harus memberikan bukti tertulis tentang penggunaan sipil untuk melewati rintangan perizinan yang lebih ketat.
Berdasarkan aturan pengawasan, eksportir tidak dapat mengajukan izin umum bagi perusahaan-perusahaan ini. Menurut pernyataan Kementerian Perdagangan, mereka harus menyerahkan laporan penilaian risiko dan janji tertulis bahwa barang-barang tersebut tidak akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan militer Jepang.
Kazuto Suzuki, direktur Institut Geoekonomi yang berbasis di Tokyo, mengatakan langkah ini merupakan upaya untuk mengirim sinyal politik pada Jepang dan kemungkinan tidak akan menimbulkan banyak gangguan bagi perusahaan-perusahaan Jepang.
"Ini soal citra," katanya. "Selama perusahaan mengirim sertifikat pengguna akhir, mereka seharusnya masih dapat memperoleh material-material tersebut asalkan tidak berasal dari sektor pertahanan."
Daftar kontrol ekspor barang dwiguna China mencakup lebih dari 800 item, mulai dari logam tanah jarang, bahan kimia, elektronik dan sensor hingga peralatan dan teknologi yang digunakan dalam industri pelayaran dan dirgantara.
Mitsubishi Heavy Industries merupakan salah satu produsen mesin terbesar di Jepang, mulai dari peralatan untuk pesawat terbang, mesin pembangkit listrik, dan sistem maritim. Perusahaan ini sebelumnya menetapkan China sebagai pasar utama untuk penjualan turbin gas dan mesin, serta salah satu pusat layanan peralatan utamanya.
Perusahaan ini juga terus mengembangkan teknologi energi nuklir generasi berikutnya.
Jepang bergantung pada China untuk sekitar 70% impor logam tanah jarangnya pada tahun 2024, menurut Organisasi Jepang untuk Keamanan Logam dan Energi. Hal ini terjadi lebih dari satu dekade setelah China menggunakan material tersebut sebagai senjata melawan Tokyo selama sengketa teritorial tahun 2010. Pada saat itu, langkah China tersebut menimbulkan kekacauan di seluruh industri manufaktur Jepang.
(bbn)
