Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan maraknya praktik pengemplangan pajak oleh segelintir pengusaha baja yang berasal dari China. Fenomena ini terjadi imbas infrastruktur pemerintah pada 2016-2019.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan booming infrastruktur saat itu turut membuat praktik penghindaran hingga penggelapan sangat lazim dilakukan, dan kerap terhindar dari pengawasan pemerintah.

"Konon kabarnya, ketua asosiasi dari perusahaan baja non-domestik tersebut mengatakan selama ini, sejak adanya booming infrastruktur dari tahun 2016 sampai 2019, praktik-praktik penghindaran pajak bahkan penggelapan pajak tersebut lazim terjadi dan selalu lepas dari pengawasan," ujar Bimo dalam Munas Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) 2026 di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Bimo mengatakan praktik penghindaran pajak membuat harga jual produk menjadi lebih murah dibandingkan perusahaan yang patuh terhadap aturan, sehingga menciptakan distorsi pasar.

Praktik itu juga dilakukan dengan menyembunyikan omzet di dalam rekening pengurus, rekening pemegang saham, bahkan rekening karyawan, serta banyak mengakali pemecahan-pemecahan unit industri dengan bentuk perusahan cangkang.