Unjuk Rasa Mahasiswa di Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta
Andrean Kristianto
29 October 2026 20:09
Sejumlah mahasiswa Trisakti yang berdemo melintas di kawasan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis (29/10/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Sejumlah mahasiswa Trisakti yang berdemo melintas di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (29/10/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Sejumlah mahasiswa Trisakti yang berdemo melintas di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (29/10/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Sejumlah mahasiswa Trisakti yang berdemo melintas di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (29/10/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Sejumlah mahasiswa Trisakti melakukan long march di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Sejumlah mahasiswa Trisakti melakukan long march di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Sejumlah mahasiswa Trisakti melakukan demo di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Sejumlah mahasiswa Trisakti melakukan demo di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Sejumlah mahasiswa Trisakti melakukan demo di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Sejumlah mahasiswa Trisakti melakukan demo di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti (BEM FH Usakti) menyerukan aksi unjuk rasa di Jl. Medan Merdeka Selatan, Kamis (29/10/2026). Aksi yang semula direncanakan berlangsung di sekitar Istana Merdeka itu tidak tercapai karena massa tertahan aparat.
Aksi tersebut mengangkat sejumlah persoalan nasional, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga tuntutan pemberantasan inkompetensi pejabat publik.
Baca Juga
BEM FH Usakti menetapkan tiga tuntutan utama atau tritura dalam aksi tersebut. Pertama, memulihkan sektor ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional. Kedua, memberantas inkompetensi serta menghapus rangkap jabatan pejabat publik. Ketiga, menegakkan supremasi sipil.
(dre/ros)
