Kedua negara juga telah memiliki special strategic partnership (SSP), sebuah tingkat tertinggi kemitraan diplomatik antarnegara dalam bidang ekonomi dan sektor utama lainnya.

Di sisi lain, pertemuan tersebut juga turut membahas permintaan Bimo kepada NTS soal adanya seorang wajib pajak (WP) asal Korea Selatan yang memiliki tunggakan pajak cukup besar di Indonesia.

Kasus tersebut, lanjut laporan itu, melibatkan individu dengan tunggakan pajak mencapai puluhan miliar won, yang identitasnya telah diumumkan secara terbuka sebagai penunggak pajak berat dan berulang.

"Ke depan, NTS menegaskan akan terus merespons secara tegas praktik penunggakan pajak yang bersifat disengaja melalui penguatan diplomasi perpajakan dan kerja sama pajak internasional," papar mereka.

"Di saat yang sama, NTS akan terus memberikan dukungan menyeluruh guna menciptakan lingkungan perpajakan yang stabil dan dapat diprediksi bagi pelaku usaha Korea, sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh kepastian."

(lav)