“Keterlambatan perpanjangan IUP ini juga berpengaruh dan berdampak pada volume produksi di tahun berjalan,” kata Fina dalam paparan publik, Kamis (20/11/2025).
PT Timah juga menghadapi masifnya aktivitas penambangan ilegal di dalam wilayah konsesi perseroan. Menurut Fina, keberadaan tambang ilegal menjadi faktor lain yang menggerus output produksi hingga kuartal ketiga.
Sementara itu, dari sisi margin, kinerja perseroan belum optimal. Hingga September, margin berada pada kisaran US$5.000 per metrik ton. Fina menyebut penundaan persetujuan ekspor menjadi penyebab utama margin tertekan, karena penjualan baru bisa dimaksimalkan pada kuartal IV-2025.
Sebagai informasi, produksi TINS tercatat sekitar 12.000 metrik ton pada September dan 15.300 metrik ton pada Oktober. Dengan konfigurasi produksi sekitar 3.000 ton per bulan, TINS menargetkan total produksi 22.000 ton pada akhir 2025, sejalan dengan target RKAP sebesar 21.500 ton.
Dari sisi investasi, belanja modal perusahaan juga tertahan. Dari target capex 2025 sebesar Rp469 miliar, realisasi hingga September baru mencapai Rp180–Rp190 miliar, terutama untuk penggantian peralatan dan kegiatan eksplorasi. Perseroan memperkirakan realisasi capex pada akhir tahun hanya sekitar Rp300 miliar.
Meski kinerja hingga kuartal III belum optimal, Fina menegaskan bahwa perseroan masih menargetkan pencapaian laba sesuai RKAP. Ia mengatakan penjualan yang tertunda akan dirapel pada kuartal IV, sementara pembukaan tambang yang molor akan dilanjutkan dan sebagian dialihkan ke program 2026.
Revisi RAKP 2026
Di sisi lain, TINS membuka kemungkinan mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2026. Hal ini disampaikan seiring adanya dorongan dari pemerintah agar perseroan meningkatkan target produksi timah pada tahun depan.
Fina Eliani menjelaskan bahwa perseroan bersama pemegang saham dan Dewan Komisaris saat ini tengah menyusun RKAP 2026. Dalam rencana tiga tahunan yang telah disetujui sebelumnya, volume produksi TINS ditetapkan di kisaran 30.000 metrik ton per tahun.
Namun, Fina menyebut bahwa pemerintah mengharapkan capaian produksi yang lebih tinggi pada 2026, sebagaimana juga telah disampaikan melalui berbagai pemberitaan. Dengan adanya dorongan tersebut, perseroan menilai target produksi 2026 berpotensi ditingkatkan. Menurut Fina, revisi RKAP sangat mungkin diajukan apabila realisasi produksi pada semester I-2026 menunjukkan tren peningkatan signifikan.
“Jika nanti di semester pertama produksi sudah menunjukkan peningkatan, kemungkinan di tahun 2026 kami akan mengajukan revisi RKAP untuk tahun buku 2026,” ujarnya
(dhf)
