Sebelumnya, Prabowo memang sempat meminta meminta jajaran kementerian dan lembaga terkait menyiapkan program beasiswa penuh bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu, dengan memanfaatkan dana hasil pengembalian korupsi dan efisiensi anggaran.
Ia menambahkan, dana beasiswa akan diperkuat melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Uang yang kita dapat dari koruptor, sebagian besar akan kita investasikan ke LPDP. Mungkin yang Rp13 triliun oleh Kejagung, mungkin Menkeu sebagian bisa kita taruh di LPDP,” tegasnya dalam arahannya di Sidang Kabinet, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Prabowo menilai, langkah ini penting agar generasi muda mendapatkan kesempatan belajar seluas-luasnya tanpa terkendala biaya. Ia menekankan, pendidikan yang merata dan berkualitas adalah kunci pembangunan bangsa yang berkeadilan.
Usulan itu, kata dia, juga sebagai upaya nyata memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Saya minta Mendikdasmen, Wamen, dibantu Mendikti dan Mensos, dibantu Panglima TNI dan Kapolri, serta yayasan dan ormas untuk mencari mereka ini. Kita didik mereka dengan beasiswa penuh,” ujar Prabowo.
Belakangan, Kejagung juga resmi menyerahkan uang Rp13,2 triliun hasil sitaan terkait kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari korporasi kepada negara, Senin (20/10/2025) lalu.
Uang tersebut merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi, yakni Wilmar Group; Musim Mas Group; dan Permata Hijau Group. Dalam hal ini, hasil sitaan dari Wilmar Group — salah satu terdakwa korporasi dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya industri kelapa sawit pada 2022 — mencapai Rp11,8 triliun.
(ibn/roy)
