Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyerahkan sekitar 200 nama calon pejabat kementeriannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia beralibi butuh bantuan KPK untuk memeriksa latar belakang para calon pejabat di kementeriannya.

Hal ini dilakukan, kata dia, sebagai upaya pencegahan terjadinya kembali praktik rasuah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Saat ini, KPK tengah mengusut dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kementerian Agama periode 2023-2024.

Mulai tahun depan, Kementerian Agama tak lagi berwenang dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kewenangan tersebut telah dialihkan kepada Kementerian Haji dan Umroh yang sebelumnya berstatus Badan Penyelenggara (BP).

“Kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk ditracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji,” kata Irfan kepada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/10/2025).

Selain meminta KPK mengecek latar belakang 200 pejabatnya, Irfan juga meminta KPK mendampingi proses pelaksanaan Ibadah Haji agar dilakukan sesuai dengan aturan yang dilakukan. Dia berharap, pendampingan tersebut bisa lebih membuat proses haji di Indonesia dijalankan secara akuntabel dan transparan.