Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak membantah dengan tegas adanya isu intervensi istana dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penetapan kuota haji di Kementerian Agama periode 2023-2024. Lembaga antirasuah tersebut hanya sekadar memastikan penyidikan kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp1 triliun tersebut tetap berjalan.

"Kami pastikan bahwa proses penyidikan perkara terkait dengan Kuota Haji ini masih terus berproses di KPK," ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo dikutip Senin (22/09/2025).

Menurut dia, penyidik memastikan proses penyidikan akan terus berjalan. Hal ini dibuktikan dengan terus berjalannya pemanggilan dan pemeriksaan para saksi untuk melengkapi konstruksi perkara yang melibatkan sekitar 400 travel tur Haji dan Umroh.

"Membantu KPK untuk membuat terang perkara ini," ujar dia. 

Beberapa saksi tersebut berasal dari Kementerian Agama, asosiasi perusahaan travel Haji dan Umroh, Biro Perjalanan, hingga sejumlah pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara tersebut. "Mulai dari hulu, yaitu terkait dengan bagaimana diskresi atau kebijakan pembagian kuota, kuota ibadah haji tambahan," kata Budi.