Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan respons terhadap tiga opsi yang disiapkan pemerintah terhadap ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Kebijakan ini digodok karena durasi ibadah haji kemungkinan berlangsung di tengah perang Timur Tengah yang dipicu serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, awal Maret lalu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ansory Siregar meminta Kementerian Haji dan Umrah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat tentang tiga opsi yang disiapkan. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan mitigasi ketat terhadap tiap opsi yang dipilih.

“Kami meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario menghadapi kemungkinan keadaan darurat, termasuk apabila terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Ansory dikutip dari laman DPR, Kamis (12/03/2026).

Skenario pertama adalah keberangkatan jemaah haji tetap dilaksanakan meskipun konflik berlangsung. Dalam kondisi ini, DPR meminta pemerintah melakukan mitigasi jalur udara dengan mengalihkan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman serta melakukan diplomasi untuk memperoleh jaminan keamanan bagi jemaah haji Indonesia sebagai pihak non-kombatan. 

Selain itu, DPR meminta pemerintah menyiapkan protokol evakuasi darurat apabila terjadi situasi yang tidak diinginkan selama pelaksanaan ibadah haji 2026.