Bloomberg Technoz, Jakarta - Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan Lawe-Lawe kembali menjadi sorotan. Hal ini terlihat dari kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) pada Rabu (18/9). Agenda tersebut bertujuan memastikan proyek berjalan sesuai jadwal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kunjungan itu hadir Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman bersama jajaran direksi, Direktur Utama PT KPB Bambang Harimurti, serta perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni Plt. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Muhiddin. Sinergi antar pihak dinilai menjadi faktor kunci kelancaran penyelesaian RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon menegaskan bahwa proyek ini memiliki nilai strategis, apalagi dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. “Provinsi Kalimantan Timur bertransformasi menjadi simpul energi dan industri nasional sekaligus penyangga IKN. Dengan lonjakan permintaan BBM regional sekitar 10 persen pada 2024, peran RDMP Balikpapan semakin vital,” imbuhnya.

Saat ini, RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe memasuki tahap krusial, yakni uji coba peralatan (commissioning) dan persiapan pengoperasian awal kilang (start-up). Tahap ini akan menentukan keberhasilan proyek dalam meningkatkan kapasitas produksi sekaligus kualitas bahan bakar minyak (BBM).

Dony juga mengapresiasi capaian terbaru proyek, yakni beroperasinya Unit Saturated Liquefied Petroleum Gas Treater. Fasilitas ini berfungsi menghilangkan zat pengotor, terutama sulfur yang berbau dan bersifat korosif, sehingga menghasilkan produk LPG yang lebih aman, tidak berbau, dan sesuai standar.

“Jadi kalo kita lihat dari hasil kunjungan kita hari ini kelihatan bahwasanya progress kelihatan, dan memang insya Allah tahun ini sudah mulai produksi. Sebetulnya sekarang sudah produksi karena LPG sudah masuk tangki, jadi mereka ramping up untuk produksinya,” kata Dony.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya unit tersebut bagi kebutuhan energi nasional. Menurutnya, produksi LPG dari RDMP Balikpapan akan membantu mengurangi ketergantungan pada impor yang selama ini masih dominan, sekaligus menekan biaya tinggi akibat harga impor yang mahal. Dengan demikian, kebutuhan gas dalam negeri dapat lebih terpenuhi.

“Ya sekarang ini kan terutama yang sudah masuk ke tangki itu adalah produk dari LPG ya, dan LPG itu kita masih majority kita impor. Jadi dengan adanya produk ini kan juga akan mengurangi impor kita yang pertama. Yang kedua harga impor kita itu tinggi sekali, mahal, jadi dengan adanya ini kebutuhan gas kita juga terbantukan,” lanjutnya.

Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dirancang dengan tiga sasaran utama. Pertama, meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari 260 ribu barel per hari (kbpd) menjadi 360 kbpd. Kedua, meningkatkan kualitas produk dari standar EURO II ke EURO V yang lebih ramah lingkungan. Ketiga, menambah kompleksitas kilang untuk mendorong efisiensi operasional sekaligus memperluas variasi produk. Dengan tercapainya target tersebut, proyek ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian energi nasional.

Vice President (VP) Legal & Relation PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), Asep Sulaeman, menyampaikan bahwa dukungan DPR RI menjadi dorongan penting dalam mempercepat penyelesaian proyek. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan Pertamina merupakan faktor kunci dalam memastikan RDMP Balikpapan dapat selesai tepat waktu serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

“Kunjungan ini menjadi energi positif bagi seluruh insan PT KPB dan mitra kerja yang sedang berjuang menyelesaikan RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe. Kami berkomitmen menjaga aspek keselamatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat agar proyek ini membawa manfaat yang luas,” tuturnya.