Bloomberg Technoz, Jakarta - Perang Iran tak cuma memicu krisis harga minyak yang berdampak pada lonjakan harga BBM di banyak negara. Bagi Indonesia yang harga BBM subsidinya masih ditahan, efek perang muncul tak terelakkan dalam lonjakan harga plastik yang naik gila-gilaan akibat pasokan nafta (bahan baku produksi plastik) terganggu. Bukan hanya pabrikan yang kelimpungan mencari pasokan bahan baku alternatif, krisis plastik berimbas jauh membebani belanja rumah tangga yang menghadapi kenaikan harga-harga barang.

Bloomberg Businessweek Indonesia Edisi Mei 2026 mengangkat isu ini sebagai Sorotan Utama, dengan temuan akan kerentanan industri dalam negeri yang masih begitu besar setiap kali ada gejolak pasokan di mancanegara. Gangguan pasokan nafta akibat gejolak di Selat Hormuz sejak akhir Februari, langsung menggoyah stabilitas produksi para pabrikan plastik di Tanah Air. Selama lebih dari dua dekade, Indonesia terlena menjadi pengimpor plastik di kala permintaan produk terus meningkat. Pasar domestik yang terus tumbuh nyatanya tak cukup ampuh mendorong perkembangan industri petrokimia di tanah sendiri, menempatkan Indonesia dalam posisi rentan setiap kali ada gejolak di luar.

Sorotan Utama juga memotret efek domino krisis nafta yang memukul pabrik-pabrik plastik, hingga berjibaku mencari sumber pasokan bahan baku alternatif. Juga, dampak panjang sampai ke para konsumen yang dipaksa menanggung kenaikan harga barang akibat lonjakan banderol plastik di kemasan-kemasan. Memburu nafta alternatif ditempuh para pengusaha demi mengamankan produksi termasuk dari Afrika. Sebuah langkah tak mudah ketika pabrikan plastik di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama. Episode krisis plastik yang terseret perang ini menerbitkan harapan akan keseriusan dukungan pemerintah mendorong perkembangan industri petrokimia yang lebih kuat di dalam negeri, agar guncangan-guncangan ke depan tak lagi mudah menghantam industri dalam negeri. 

Masih perihal ketahanan energi, efek perang menjadi wake up call mendesaknya penguatan sumber energi domestik, tak terkecuali lewat pembangkit tenaga surya. Namun, ada ironi di balik ambisi pemerintah mengejar target pembangkit surya (PLTS) 100 GW, yakni ketika masih ada ketidakpaduan dari sisi regulasi juga kepastian peta jalan yang dibutuhkan industri sebelum memutuskan berinvestasi besar mendukung sektor ini. Anda bisa membacanya di laporan Berpacu Kejar Ambisi Kilat Pembangkit Surya 100 GW.

Sebelum menikmati Sorotan Utama, para pembaca akan dibawa menyusuri Selasar yang dibuka dengan tulisan mendalam tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ikonik pemerintah yang memakan anggaran sangat besar itu, ternyata banyak yang salah sasaran, terungkap dalam laporan Ketika 'Makan Bergizi Gratis' Malah Melupakan yang Paling Lapar.