Saat ini, pemerintah melalui MIND ID baru menggenggam sekitar 51,2% saham di Freeport Indonesia. Dengan begitu, tambahan saham sekitar 12% tersebut akan menambah porsi kepemilikan menjadi lebih dari 63,2%.
“Saya target malah 12%,” ujar Rosan.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan pemerintah akan segera menambah kepemilikan saham di Freeport dengan besaran lebih dari 10%. Dia mengklaim rencana tersebut akan rampung dalam waktu dekat.
“Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya awalnya kita sepakat penambahan saham 10% Freeport. Akan tetapi, tadi berkembang negosiasi yang insyallah katanya lebih dari itu,” kata Bahlil kepada awak media, di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).
Bahlil mengaku telah melaporkan rencana penambahan saham tersebut ke Prabowo dan diarahkan untuk melakukan percepatan proses penambahan saham.
Setelah itu, lanjut Bahlil, ketika proses negosiasi penambahan saham telah rampung, maka izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selepas 2041 akan diperpanjang.
Tahun lalu, Bahlil sudah sempat menyatakan divestasi saham PTFI ke pemerintah tersebut akan dilakukan secara gratis atau dengan biaya semurah mungkin.
“Insyallah 10%, saya kan sudah bilang dari awal gratis. Andaikan pun ada, biaya sekecil-kecilnya,” ujar Bahlil dalam agenda temu media, Oktober tahun lalu.
Sebelumnya, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan pembahasan divestasi tambahan saham PTFI sebesar 10% menjadi 61,2% ke pemerintah melalui MIND ID, masih terus berlanjut.
Akan tetapi, Tony menggarisbawahi belum terdapat perkembangan yang bisa diungkapkan ke publik terkait dengan pelepasan saham PTFI tersebut.
“Masih dibicarakan. Belum ada [perkembangan yang bisa disampaikan],” kata Tony kepada awak media di sekitar Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Tony menjelaskan sudah pernah berdiskusi dengan pemerintah untuk memperpanjang IUPK PTFI selepas 2041. Langkah tersebut dilakukan, sebab masih terdapat potensi sumber daya mineral yang bisa dieksploitasi di tambang milik PTFI.
“Kalau enggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar US$4 miliar per tahun itu berhenti, kontribusi kepada daerah sekitar US$700 juta per tahun juga berhenti, employment 30.000 berhenti, semuanya berhenti,” ujar Tony.
Atas alasan itu, PTFI menegaskan berencana mengajukan perpanjangan IUPK agar potensi sumber daya yang tersedia masih dapat diproduksi dan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia masih bisa berlanjut.
(wdh)
