Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah bersama DPR bersepakat mengubah Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Keputusan ini diambil dalam rapat Panitia Kerja pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagai langkah untuk memperjelas tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menegaskan, usulan ini memang sudah lama didorong agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Kementerian Agama. 

"Bunyi DIM pemerintah sudah kementerian, dan kita senang saja kan memang usulan kita. Kita sudah mendesak presiden sebetulnya dijadikan kementerian," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Sabtu (23/8/2025)

Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyatakan lembaganya siap melaksanakan apapun keputusan pemerintah. Ia menyebut ratusan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah disiapkan, baik jika tetap berbentuk badan maupun ketika resmi naik status menjadi kementerian. “Kalau diperintah sebagai kementerian, siap,” kata Irfan.

Perubahan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat sipil. Muhammadiyah, misalnya, menilai keberadaan kementerian baru akan membuat perhatian terhadap layanan haji lebih fokus. “Dengan adanya kementerian haji diharapkan penyelenggaraan ibadah haji lebih baik lagi,” ujar Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad.